Sosialisasikan Penyusunan LPPD TA 2023, Sekdakab Natuna Harapkan Laporan Kinerja OPD Sesuai dengan IKK

Sekdakab Natuna Boy Wijanarko saat memimpin sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TA 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, Senin (30/01/2023) (Fhoto : Rusdi /Realitamedia.com)

By Rusdi

NATUNA, Realitamedia.com –  Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna diminta dapat menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) agar capaian penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dapat meningkat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Natuna Boy Wijanarko kepada wartawan usai memimpin sosialisasi tentang penyusunan LPPD TA 2023 yang digelar Pemkab Natuna melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Senin (30/01/2023) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna.

Menurutnya LPPD merupakan raport Kepala Daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat, yang di dalamnya memuat capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

“ LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal serta laporan penerapan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh seluruh OPD,” katanya.
Beliau mengharapkan seluruh kepala dan perencana OPD agar mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi ini dengan baik, sehingga dalam pembuatan LPPD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sosialisasi ini dihadiri Asisten ll Pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Natuna, serta para Kabag yang berada di lingkungan Pemeritahan Kabupaten Natuna.

Turut hadir juga secara virtual Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan.

Secara virtual Deddy Winarwan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membina dan pengawasan dalam membuat rancangan LPPD.

“ Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD,” katanya. (Rus)

Editor : Herry