.jpg)
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni saat memimpin rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (16/6/2023) (Fhoto : Ist)
By Deni
TANJUNGPINANG, Realitamedia.com – Seluruh fraksi DPRD Kota Tanjungpinang setuju Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dijadikan Perda.
Hal tersebut disampaikan ketujuh fraksi DPRD Kota Tanjungpinang melalui juru bicaranya masing-masing pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni didampingi Wakil Ketua Hendra Jaya pada Jumat (16/6/2023) di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang.
Agenda rapat paripurna tersebut, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2022.
Rapat paripurna ini dihadiri secara langsung oleh Walikota Tanjungpinang Hj Rahma, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemko Tanjungpinang, Forkopimda, tokoh masyakat, Camat dan Lurah.
Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Supriono, Fraksi Golkar disampaikan oleh Dasril, Fraksi Nasdem disampaikan oleh Ria Ukur Rindu Tondang, Fraksi Gerindra disampaikan oleh Maiyanti, Fraksi PKS disampaikan oleh Nasrul, Fraksi Demokrat Amanat Bernurani disampaikan oleh Diki Novalino dan Fraksi Pembangunan Kebangsaan disampaikan oleh Rini Pratiwi.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2022. Agenda rapat paripurna selanjutnya adalah penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2022.
Dalam pemaparannya, Walikota Tanjungpinang Rahma mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi di DPRD atas penyampaian pandangan umum.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem dan fraksi lainnya yang sudah memberikan apresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2022.
“ Kami selalu berharap seluruh fraksi DPRD Kota Tanjungpinang dapat terus mendukung Pemko Tanjungpinang agar dapat mempertahankan opini WTP dimasa yang akan datang dan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta kekurangan dan kelemahan dapat diperbaiki dan dioptimalkan lagi,” katanya.
Menurutnya seluruh padangan, pendapat saran serta kritik membangun yang disampaikan seluruh fraksi tentunya akan menjadi bahan pembahasan lebih dalam pada tahapan berikutnya.
“ Semoga seluruh masukan dan saran dalam percepatan penetapan Perda, diharapkan untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik, efektif, efisien transparan dan akuntabel. (De)
Editor : Herry
Posting Komentar