.jpg)
 |
| Pegawai pengadaan barang dan jasa saat mengikuti Bimtek PJB Pemerintah di Aula Hotel Trend Central Ranai, Rabu (21/6/2023)(Fhoto : Ist) |
By Budi Dharma
NATUNA, Realitamedia.com – Sebanyak 52 pegawai pengadaan barang dan jasa perwakilan dari seluruh OPD Pemkab Natuna mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, sekaligus Ujian Sertifikasi Kompetensi Level 1.
Bimtek ini dibuka secara langsung oleh Plh Sekda Kabupaten Natuna, Haidir pada Rabu (21/6/2023) di Aula Hotel Trend Central Ranai.
Bimtek ini digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah selama 4 hari hingga tanggal 24 Juni 2023, dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Natuna, Hendri Dunan mengatakan pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting untuk perekonomian nasional dan daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten, dan dipersyaratkan memiliki kompetensi.
Ia mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberi pembekalan dan meningkatkan pengetahuan keterampilan peserta bimtek, sehingga peserta memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa, serta berhasil mengikuti sertifikasi level I.
"Sasarannya agar pelaku pengadaan barang dan jasa seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pejabat pengadaan lainnya dapat memahami pengadaan barang jasa agar berjalan sesuai ketentuan berlaku," katanya.
Plh Sekda Kabupaten Natuna Haidir dalam sambutannya mengatakan Natuna sebagai salah satu wilayah perbatasan tidak jarang adanya perubahan informasi tentang regulasi pengadaan barang dan jasa sedikit terlambat diterima dan diterapkan.
Namun, katanya, Pemkab Natuna terus berupaya menerapkan penyesuaian regulasi yang terus mengalami perubahan di tingkat pusat.
Ia menyebut pada tahun 2023 ini, aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan yang terunggah oleh setiap organisasi perangkat daerah Pemkab Natuna mencapai 96 persen, angka ini lebih tinggi dari tahun 2022 lalu yang hanya mencapai 96 persen.
“ Capaian tersebut menggambarkan komitmen pemda begitu tinggi untuk mewujudkan optimalisasi penyerapan anggaran pembangunan melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan LKPP,” katanya.
Selanjutnya Plh Sekda mengatakan, saat ini sudah diterbitkan regulasi yang menetapkan bahwa pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga pemda harus memenuhi kebutuhan SDM tersebut.
“ Saya berharap seluruh peserta yang mengikuti Bimtek ini dapat lulus pada tahap ujian kompetensi pada akhir kegiatan. Sehingga setiap OPD memiliki sumber daya aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa,” katanya. (Bu)
Editor : Herry
Posting Komentar