Wahyu Sesalkan Tiga Kabupaten di Kepri Belum Mendapat Konversi Gas Subsidi

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin (Ist/Realitamedia.com)

By deni
TANJUNGPINANG, Realitamedia.com – Provinsi Kepri merupakan penghasil gas, namun ada tiga kabupaten di Kepri yang belum mendapat konversi gas subsidi. Ketiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Natuna, Lingga dan Anambas.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin sangat menyesalkan ketiga kabupaten tersebut belum mendapat konversi gas subsidi. 

“Ketiga kabupaten itu penghasil gas tetapi belum ada konversi gas bersubsidi. Kami dari Provinsi mengunggu agar disana mendapat hal yang sama. Disana masih pakai minyak tanah,” kata Wahyu, Kamis (12/10/2023).

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyesalkan di Batam kerap terjadi kelangkaan gas elpiji. 

Menurut Wahyu di Batam perlu ditambah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) satu lagi dari tiga menjadi empat. Penambahan SPBE ini perlu dilakukan mengingat penduduk di Batam terus bertambah.

“ SPBE itu berfungsi untuk menyalurkan LPG (Liquid Petroleum Gass) kepada masyarakat, di Batam penduduknya terus bertambah dan kerap terjadi kelangkaan gas elpiji, untuk itu kami mengusulkan agar SPBE ditambahy satu lagi,” katanya.

Jika SPBE disetujui ditambah satu lagi,katanya, diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran.

“Kita penghasil gas kenapa terjadi kelangkaan gas di Batam dan DBH kita dipotong lagi,” katanya.
Wahyu mengatakan banyak juga masyarakat Kota Batam yang menengah atas membeli LPG 3 kilogram dari agen-agen pinggir jalan yang sudah tentu harganya lebih mahal.

“Aturannya harus ada dan pengawasannya juga. Agar tidak ada kebocoran,” katanya.

Ia menambahkan SPBE ini bersifat mitra. Ia menduga apakah ada permainan antara pertamina dengan mitranya. Terkait harga sudah diterapkan Rp 18 ribu, ada yang menjual sampai Rp 60 ribu.

“Ini salah siapa? Kalau ditangani dengan baik tak ada lagi kelangkaan,” katanya.

Ketika satu agen bermain, dan ditutup akan berdampak kepada masyarakat dan menyulitkan. Sanksi ini bisa dipertimbangkan oleh Pertamina.

“Kalau ditutup, biasa saja. Kalau didenda mungkin akan berfikir dua kali. Misalnya per tabung didenda Rp 100 ribu. Pasti pada takut semua. Makanya harus tegas didenda. Kalau penutupan yang rugi masyarakat,” katanya.

Harga LPG 3 kilogram wilayah Nongsa, Bulang dan Galang berbeda dengan di wilayah perkotaan. HETnya Rp 18 ribu tetapi tidak berlaku untuk hinterland. Banyak masyarakat mengeluhkan hal itu.

“Mereka sudah capek-capek mencari ikan, tapi uangnya malah habis buat beli gas,” katanya.

Natuna, Anambas dan Lingga harus cepat dikonversi dan jika ketiga kabupaten itu dikonversi  ada kemungkinan Batam berkurang.

Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk meminta kuota BBM ataupun gas LPG 3 kilogram. Ke depannya akan mengevaluasi terkait kelangkaan dan akan rakor secara keseluruhan.

“Kalau tahun depan tak masuk pengajuannya, maka bisa minus. Penduduk terus bertambah. Pengawasan wewenangnya BPH migas dan pertamina. Ini sebenarnya harus dievaluasi. Harusnya stakeholder terkait dilibatkan,” tutupnya. (de)

Editor : Herry