.jpg)
 |
| Pj Walikota Tanjungpinang Hasan saat memimpin rapat dengan BPS Kota Tanjungpinang, Rabu (25/10/2023) (Deni/Realitamedia.com) |
By Deni
TANJUNGPINANG, Realitamedia.com - Pj Walikota Tanjungpinang Hasan menggelar rapat dengan BPS Kota Tanjungpinang terkait program pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang yang merupakan salah satu fokus yang sedang menjadi atensi Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (25/10/2023).
Rapat yang digelar di kantor Walikota Tanjungpinang, dihadiri Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom, Kepala Bapelitbang Tanjungpinang Robert Lukman, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang Teguh Susanto, Kepala Dinas PUPR Rusli dan Kepala Dinas Perkim Juliadi Halomoan.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom mengatakan angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang diadakan BPS Kota Tanjungpinang pada bulan Maret 2023 menurun jika dibandingkan pada tahun lalu, yakni dari 9,85 % tahun 2022 dan tahun 2023 ini sebesar 7,95 %.
Menurutnya angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang menurun karena disebabkan oleh rendahnya inflasi yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“ Keberhasilan mengendalikan gejolak inflasi telah berdampak baik dalam menekan angka kemiskinan. Walau angka kemiskinan yang ada saat ini telah menurun kita harus menekannya agar dapat menurun lagi,” katanya.
Sementara Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut mengatakan angka kemiskinan terutama miskin ekstrim saat ini dihitung dari pendapatan per kapita masyarakat.
Ia menyebut jika pendapatan masyarakat berada dibawah 1,9 US Dollar atau sekitar Rp.11.000 maka masuk dalam kategori miskin. Zulhidayat juga mengatakan Pemerintah akan menyusun program Bantuan Langsung Tunai untuk pengentasan kemiskinan.
Namun, program ini akan disinkronkan dengan data yang valid dari BPS terlebih dahulu agar program yang nanti dilaksanakan dapat tepat sasaran kepada setiap masyarakat penerima manfaat.
Pj Walikota Hasan mengatakan program pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang saat ini merupakan salah satu fokus yang sedang menjadi atensi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“ Pemko Tanjungpinang tidak boleh berpuas diri atas turunnya angka kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama dalam kepemimpinannya. Untuk itu berbagai program dan inovasi harus segera dilaksanakan dengan tepat sasaran,” katanya.
Pj Walikota Hasan menginstruksikan kepada setiap OPD agar dapat menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran dalam membantu masyakarat, sehingga kemandirian ekonomi dapat terbangun dan angka kemiskinan ini dapat ditekan lebih rendah lagi.
“ Pemko Tanjungpinang juga harus optimal dalam mensinkronkan program dengan program yang telah ada dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan dari Kementrian Sosial dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR,” katanya.
Dikatakannya, Kota Tanjungpinang mendapat bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.17,5 milyar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. DID ini merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Pemko Tanjungpinang atas kesuksesan mengendalikan inflasi.
“ Dana DID itu, akan segera dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan. Kita akan mengadakan program bedah rumah kepada masyarakat dalam kategori tidak mampu menggunakan dana insentif daerah, semoga program ini juga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat," harap Hasan.
Selanjutnya Pj Walikota Hasan meminta kepada setiap OPD agar dapat memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu 0 % kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Ia berharap pihaknya dapat benar-benar fokus dalam masalah kemiskinan ini, dan meminta OPD terkait melakukan pendataan dan segera melaksanakan program yang berdampak langsung ke ekonomi masyarakat. (de)
Editor : Herry
Posting Komentar