Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin (Ist/Realitamedia.com)
By Deni
TANJUNGPINANG, Realitamedia.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan pihaknya sepakat dengan program yang digagas Gubernur Kepri H Ansar Ahmad yakni Program Bantuan Pinjaman Bunga Nol Persen (0%).
Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri itu, yakni menaikkan plafon pinjaman maksimal mencapai Rp40 juta rupiah yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM tahun 2024 mendatang.
Angka ini naik 100 persen dibandingkan maksimal pinjaman sejak kebijakan ini digulirkan di tahun 2021 lalu, yakni Rp20 juta.
Menurut Wahyu, kenaikan plafon pinjaman UMKM bunga nol persen dari Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta di 2024 tersebut merupakan aspirasi dari para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha tanpa bunga, kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
“Alhamdulillah, aspirasi kami bersama pelaku UMKM didengarkan pak Gubernur. Ini tentu jadi semangat baru bagi pengembangan UMKM di Kepri” kata Wahyu.
Peningkatan anggaran pinjaman UMKM tanpa bunga itu, katanya, bisa dimanfaatkan pelaku UMKM baru, atau pelaku UMKM yang telah menyelesaikan pinjaman serupa di 2021.
Oleh karena itu, ia mengajak pelaku UMKM di semua Kabupaten/Kota se-Kepri supaya memanfaatkan program bantuan modal tersebut untuk menjalankan maupun mengembangkan usaha.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM, karena sektor UMKM menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, khususnya di Kepri” ungkapnya.
Sebelumnya Gubenur Ansar Ahmad memastikan plafon pinjaman UMKM tanpa bunga naik menjadi Rp 40 juta ditahun depan. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi setelah menerima masukan dari pelaku UMKM.
Berdasarkan laporan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) per 30 September 2023, sebanyak 1.100 pelaku UMKM telah memanfaatkan program ini sejak tahun 2021.
Sementara jumlah kredit yang terserap mencapai 20,72 miliar, dengan total margin subsidi yang telah ditanggung Pemprov Kepri mencapai 1,94 miliar.
Daerah yang mengakses modal pinjaman terbesar yaitu Kabupaten Natuna sebanyak 349 UMKM dengan plafon pinjaman mencapai 6,64 miliar, kemudian Kota Tanjungpinang sebanyak 259 UMKM dengan plafon 4,94 miliar, Kabupaten Karimun sebanyak 169 UMKM dengan plafon 3,18 miliar.
Selanjutnya, Kota Batam sebanyak 124 UMKM dengan plafon 2,26 miliar, Kabupaten Lingga sebanyak 92 UMKM dengan plafon 1,66 miliar, Kabupaten Bintan sebanyak 64 UMKM dengan plafon 1,25 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 43 UMKM dengan plafon 808 juta. (de)
Editor : Herry
Posting Komentar