.jpg)
 |
| Bupati Wan Siswandi saat menerima audensi Konsulat Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di ruang kerjanya, Selasa (28/02/2023) (Fhoto : Budi Dharma/Realitamedia.com). |
By Budi Dharma
NATUNA, Realitamedia.com – Konsulat Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Mr Tim Stapleton, Minister Counsellor Economic, Investment and Infrastructure dan Mrs Sarah Wilis, Counsellor Political dari Kedutaan besar Australia didampingi Ms Hanny Kusumanigtiyas melakukan audensi yang diterima Bupati Natuna Wan Siswandi, S.Sos, M.Si di ruang kerjanya, Selasa (28/02/2023).
Dalam audensi itu, Bupati Wan Siswandi didampingi oleh Wakil Bupati (Wabup) Natuna Rodhial Huda bersama sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Natuna.
Usai melakukan audensi dengan Konsulat Kedutaan Besar Australia tersebut, Bupati Wan Siswandi kepada wartawan mengatakan pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Konsultan Kedutaan Besar Australia tersebut.
Ia berharap dengan adanya audiensi tersebut dapat menjalin kerjasama dalam berbagai sektor yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Natuna.
Bupati juga menjelaskan dalam audensi itu, ia memaparkan lima pilar percepatan pembangunan yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo diantaranya, sektor Pariwisata, Pertahanan keamanan, Industri Migas, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.
 |
| Bupati Wan Siswandi saat menerima audensi Konsulat Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di ruang kerjanya, Selasa (28/02/2023) (Fhoto : Budi Dharma/Realitamedia.com). |
Kemudian menyebutkan selain fokus pada peningkatan mutu sumber daya manusia dengan mengejar beasiswa pendidikan untuk putra daerah, saat ini pemerintah daerah tengah berbenah melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di pulau-pulau, tingkat kecamatan dan desa untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat.
Labih lanjut Bupati Natuna menjelaskan kedatangan konsulat tersebut dalam rangka mencari informasi tentang kondisi geografis wilayah Natuna Selatan, terutama tentang aktivitas kehidupan masyarakat kepulauan yang dominan melaut sebagai nelayan.
Mereka ingin mengetahui informasi secara resmi dari pemerintah setempat bagaimana tantangan yang kerap dihadapi masyarakat nelayan Natuna diperairan lepas yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga di Asia.
Mereka mendapati banyak pemberitaan, bahwasannya, nelayan Natuna kerap bersengketa dengan nelayan kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia, terutama zona Laut China Selatan (LCS) yang kini berganti nama menjadi Laut Natuna Utara di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia .
Disisi lain, mereka juga ingin mengetahui bagaimana sistem pertahanan dan pola pengamanan laut yang dilakukan lembaga pengamanan perairan seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut).
 |
| Bupati Wan Siswandi bersama Konsulat Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia dan rombongan usai menggelar audensi di ruang kerjanya, Selasa (28/02/2023) (Fhoto : Budi Dharma/Realitamedia.com). |
Hal senada disampaikan Wabup Natuna yang mengatakan pemerintah daerah saat ini tidak memiliki kewenangan di laut. Meski demikian, menurutnya pemda juga tidak boleh sama sekali tidak mengetahui isu di lautnya.
Hal tersebut perlu dilakukan mengingat Natuna berbatasan dengan negara asing, untuk itu SDM perlu disiapkan.
Ia juga berharap Australia memiliki program investasi ataupun program untuk memberdayakan nelayan lokal untuk mengupgrade skillnya. (Bu)
Editor : Herry
Posting Komentar