 |
| Taufik A Muntasir saat menyampaikan laporan reses Fraksi NasDem saat rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Batam, Rabu (15/11/2023) (Parulian/Realitamedia.com) |
By Parulian
BATAM, Realitamedia.com - Masyarakat Kota Batam masih mengeluhkan pembangunan dibidang infrastruktur, sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan, pekerjaan, penataan ruang bidang sosial, perumahan atau kawasan pemukiman atau lingkungan hidup dan kesehatan.
“ Keluhan masyarakat itu ditemukan saat melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2023 di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing oleh Anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Batam,” kata Taufik A Muntasir selaku juru bicara Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Batam saat rapat paripurna pada Rabu (15/11/2023) di ruang sidang utama DPRD Kota Batam.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Muhamad Kamaluddin dan Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, S.E dan dihadiri secara langsung oleh Walikota Batam Muhammad Rudi, unsur Forkopimda Batam, sejumlah Kepala OPD Pemko Batam, Camat.Lurah dan tokoh masyarakat.
Taufik A Muntasir yang membacakan rangkuman laporan reses Fraksi NasDem DPRD Batam dari tempat duduknya, mengatakan keluhan masyarakat Batam lainnya yang disampaikan kepada mereka adalah masalah banjir di simpang Kepri Mall, Kabil Panbil, Batam Centre dan Batuaji.
“ Fraksi NasDem berharap Pemko Batam perlu berkoordinasi dengan BP Batam untuk menyesuaikan peruntukan tata ruang wilayah serta perlu revitalisasi draenase dan pengukuran ulang draenase,” kata Taufik sembari menyerahkan laporan hasil reses Fraksi NasDem kepada Ketua DPRD Batam Nuryanto.
Sementara laporan dari Fraksi Golkar DPRD Batam, yang disampaikan juru bicaranya Jimmy Nababan menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat dari tiap dapil meminta agar Pemko Batam memperhatikan pembangunan dibidang infrastruktur.
Ia menyebut pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan social bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Untuk itu pembangunan butuh pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan disertai pemerataan infrastruktur yang sangat berperan dalam peningkatan investasi memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan,” katanya.
Permasalahan yang kedua yang disoroti oleh Fraksi Golkar, katanya, masalah ketenagakerjaan. Ia menyebut Kota Batam saat ini memiliki pendapatan dari dua sumber utama yakni dari sektor industri dan sektor pariwisata.
Sebagai kota industry, katanya, kekuatan ekonomi yang dibangun melalui ketenagakerjaan dapat menciptakan lapangan kerja serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.
“ Dengan adanya regulasi yang mengatur penempatan tenaga kerja di Kota Batam, maka tujuan kita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Sedangkan masalah yang ketiga, lanjutnya, adalah masalah ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, masalah pemberdayaan masyarakat hinterland dan yang terakhir permasalahan dibidang kesehatan. (ian)
Editor : Herry
Posting Komentar