 |
| Gubernur Kepri, Nurdin Basirun Membuka Rapat Koordinasi (Fhoto : Istimewa) |
TANJUNGPINANG,
Infolingga.com - Gubernur Kepulauan
Riau H. Nurdin Basirun membuka Rapat Koordinasi dan Supervisi serta
penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi
pemerintah daerah se Provinsi Kepulauan Riau bersama KPK RI . Acara ini juga dihadiri
oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se Kepri, OPD, FKPD dan digelar di aula kantor Gubernur Kepri, Dompak,
Tanjungpinang, Selasa (16/5/2017).
Gubernur
Kepri, Nurdin Basirun dalam sambutannya menegaskan bahwa budaya laten korupsi
adalah hal yang harus dilawan dan dihabiskan. Karena jelas merugikan negara dan
menyengsarakan masyarakat. Hal ini sudah menjadi komitmen bersama segala lini
pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Pemberantasan korupsi ini sudah menjadi komitmen bersama. Kita sepakat
ingin pemerintahan yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi. Maka dari
itu, korupsi harus dilawan dan dihabiskan karena sangat merugikan negara,"
kata Nurdin Basirun.
Menurut Gubernur beberapa kegiatan yang rawan terjadi korupsi didalamnya
adalah di perencaanaan dan pengelolaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa.
Dari KPK RI sendiri hadir wakil pimpinan KPK Basaria Panjaitan. Yang mana
dalam kesempatan ini dia mengapresiasi kinerja tim Saber Pungli, karena selama
sekitar tiga bulan berjalan sudah melakukan tangkap tangan (OTT) lebih dari 600
kasus.
"Ini adalah suatu bentuk komitmen. Kita tingkatkan terus sinergisitas
untuk melakukan pencegahan dan penindakan atas segala bentuk korupsi,"
kata Basaria.
Usai pertemuan, Basaria kembali ditanya wartawan terkait potensi terjadinya korupsi
di tubuh pemerintahan. Menurut Basaria semua yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara, tentu ada potensi. Namun dia menegaskan tidak mungkin untuk
mencurigai semuanya.
"Kita percaya semua pemerintah komitmen untuk memberantas korupsi. Jadi
tidak perlu kita curigai semuanya," katanya.
Sementara itu Irjen Kemendagri Sri Wulaningsih pada kesempatan ini
berterimakasih kepada KPK yang sejauh ini konsisten dengan komitmentnya dalam
melakukan pencegahan korupsi di Indonesia.
Dia juga meminta agar kegiatan seperti ini tidak hanya sekedar seremonial
saja. Tapi setiap pemerintah daerah agar bekerja dengan baik dan melakukan
komitmen yang sama dengan yang dilakukan KPK.
Sedangkan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah yang pada kesempatan ini menjadi
moderator dalam sesi diskusi panel mengatakan adanya beberapa permasalahan umum
yang terjadi di kepri saat ini, namun secara perlahan permasalah tersebut bisa
diatasi.
Salah satu solusi yang akan segera dikembangkan adalah menyangkut
e-planning, proses penginputan telah meliputi seluruh OPD, dan mengintegrasikan
dengan SIMDA dan Perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota.
Pada akhir acara dilakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan
korupsi terintegrasi pemerintah daerah se Provinsi Kepulauan Riau bersama KPK
RI.
(Hms/Lamhot)
Posting Komentar