Bupati Karimun Raih Penghargaan dari Menkeu RI Sri Mulyani

Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq saat menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto Istimewa. 

JAKARTA, Realitamedia com  – Bupati Kabupaten Karimun Provinsi Kepri Dr H Aunur Rafiq meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022.

Penghargaan ini sejalan dengan prestasi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari tahun 2012 s/d 2021.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Karimun pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).

“Syukur alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI, dan terhadap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun. Ini prestasi yang membanggakan,” kata  Bupati Karimun Aunur Rafiq 

Menurut Rafiq, ini adalah penghargaan pertama kali yang diterima dari Kemenkeu terkait capaikan opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI.

“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun, untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi,” ujarnya. 

Bupati Karimun Aunur Rafiq menjelaskan dalam akuntansi pelaporan keuangan, tidak hanya berprinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun penggunaan anggaran harus efektif dan efisien, sekaligus bermanfaat untuk masyarakat.

“Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik,” ujarnya.

Bupati berharap capaian Kabupaten Karimun dapat terus dipertahankan sejalan dengan peningkatan akuntabilitas dan kinerja

“Penghargaan ini tentunya kita tidak berpuas diri, tetapi, kita harus mampu melaksanakan amanah ini, melaksanakan kinerja dan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan bertanggung jawab, sehingga target kita adalah meningkatkan kinerja dan laporam keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Aunur Rafiq.

Dirinya juga menghimbau kepada seluruh jajarannya agar dapat memaknai ini dengan menjalankan tugas secara baik dengan jujur, profesional dan tanggung jawab.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.

Sedangkan untuk yang tingkat pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP.

“Mengukir prestasi pada tantangan tinggi, itu pencapaian luar biasa. Saya berharap, bukan hanya dari status opini WTP. Namun yang sangat penting, adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat,” ujarnya.

Namun ia menekankan agar para peraih penghargaan tidak terlena dan berpuas diri. Sebab tantangan Indonesia ke depan tidak mudah bagi keuangan pusat dan daerah. APBN menurutnya, harus tetap menjadi penjaga bangsa dan negara yang memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga berpesan agar instansi pusat dan daerah terus menggunakan APBN dan APBD dengan penuh tanggungjawab. “Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD untuk menjadi instrumen, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” pungkasnya. (jam)