.jpg)
 |
| KKP saat mengamankan KIA berbendera Vietnam dan Malaysia bersama ABKnya, Minggu (5/5/2024) (Dedi/Realitamedia.com) |
By Dedi
BATAM, Realitamedia.com – Tiga kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam dan Malaysia diamankan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI lantaran kedapatan menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM saat menggelar konfersi pers terkait Operasi Penangkapan Kapal Ikan Asing di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau mengatakan tiga kapal ikan asing yang diamankan itu terdiri dari : dua kapal berbendera Vietnam diamankan saat mencuri ikan di Laut Natuna dan satu kapal lagi diamankan saat mencuri ikan di Selat Malaka.
Lanjutnya, ketiga kapal ikan asing tersebut diamankan pada waktu yang bersamaan. Dua kapal yang berbendera Vietnam memiliki nomor lambung BV 4417 TS (100 GT) dan BV 1182 TS (66 GT).
Kapal dengan nomor lambung BV 4417 TS (100 GT) memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 15 orang, sedangkan kapal yang memiliki nomor lambung BV 1182 TS (66 GT) memiliki ABK sebanyak 5 orang yang merupakan WNA berkebangasaan Vietnam dan muatannya sebanyak 10 ton (ikan campur).
Sedangkan kapal yang berbendera Malaysia memiliki nomor lambung KM. SLFA 5178 (64.77 GT) diamankan bersama muatannya 3 ton ikan campur.
“ Kapal ikan asing yang berbendera Malaysia sudah dibawa ke stasiun PSDKP Belawan,” kata Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM, Sabtu (4/5/24) pagi.
Selanjutnya pria yang akrab disapa Ipunk ini mengatakan pihaknya tidak kendor dan tanpa kompromi untuk tetap mengamankan setiap jengkal wilayah laut Indonesia.
Hal itu dibuktikannya dengan mengawal langsung operasi penangkapan KIA di Laut Natuna menggunakan Kapal Pengawas (KP) Orca 02. Ia bertolak dari Pangkalan PSDKP Batam pada Jumat (3/5/2024) malam sekira pukul 23 00 WIB.
Pada saat melaksanakan operasi, kata dia, pihaknya berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam, kemudian aparat PSDKP berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) dua unit kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara.
Ketiga kapal asing itu, katanya, tidak memiliki dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl.
“Kami merespon cepat atas aduan dari nelayan dan masyarakat. Laut Natuna ini seksi dan belum dimaksimalkan pengelolaan dengan potensi yang melimpah. Tapi saat ini, di zaman Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kita memiliki kebijakan, Laut Natuna ini harus diisi dengan kapal-kapal Indonesia. Untuk itu negara hadir, KKP hadir di Laut Natuna Utara untuk memberantas illegal fishing yang semakin hari semakin marak dan tidak ada habisnya,” ujarnya.
Ia juga mengatakan jika laut Natuna sendiri menjadi salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang paling banyak ditemui praktek illegal fishing, lantaran pemerintah negara tetangga mengklaim batas wilayah perairannya menggunakan Landas Kontinen dimana batas wilayahnya ditentukan sampai palung atau area di bawah permukaan laut.
Sedangkan Indonesia sendiri menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Untuk itu, secara tegas pihaknya secara tegas memberantas illegal fishing di Indonesia.
“Kondisi ini yang harus kita jaga ketat. Untuk menjaga Laut Natuna ini tidak bisa sendiri, butuh kolaborasi baik dengan aparat penegak hukum lain seperti TNI/Polri, Bakamla hingga Bea Cukai. Kita saling bahu membahu, saya yakin kekompakan aparat kita luar biasa, ini bagian dari strategi kami para aparat penegak hukum agar laut tidak kosong dengan aparat kita,” ujarnya.
Hal yang paling penting, katanya, bukan seberapa besar jumlah ikan yang sudah diangkut KIA tersebut, namun jumlah kerugian negara. Dan KIA tersebut menggunakan trawl yang mampu merusak ekologi di perairan Indonesia, seperti arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ekologi adalah panglima untuk menjaga keberlanjutan ekosistem serta membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dan Negara.
Untuk diketahui, trawl merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang ketat untuk dioperasikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2015 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (de)
Editor : Patar
Posting Komentar