-->

Ads (728x90)

Share Artikel ini | Redaksi News Kamis, Mei 29, 2025 A+ A- Print Email

Ini Tanggapan Walikota Amsakar terhadap Pandangan Umum dari Fraksi Partai Gerindra
Walikota Amsakar menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap RPJMD Kota Batam tahun 2025–2029, pada rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (29/5/2025) (Parulian/Realitamedia.com ).

By Parulian
BATAM, Infokepri.com
–  Pandangan umum fraksi partai Gerindra memberikan 7 masukan agar diterapkan Pemko Batam dalam menyusun RPJMD Kota Batam tahun 2025–2029. Seluruh masukan tersebut ditanggapi Walikota Batam Amsakar Achmad pada rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (29/5/2025).

Adapun pandangan umum fraksi Partai Gerindra tersebut diantaranya : 

1 Fraksi partai Gerindra meminta agar Pemerintah Kota Batam agar segera melakukan pengelolaan sumber daya air (SDA) dan pengembangan sistem drainase dengan melakukan terobosan- terobosan untuk penanganan banjir di Kota Batam, terutama untuk daerah-daerah yang rawan sekali terdampak banjir bila musim hujan

Menanggapi akan hal tersebut, Amsakar mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sistem drainase telah menjadi kebijakan Pemerintah Kota Batam melalui program unggulan penanganan banjir serta pengadaan air bersih di wilayah hinterland sesuai kewenangan Pemerintah Kota Batam dan peningkatan pelayanan air bersih di wilayah mainland melalui BP Batam

2. Fraksi partai Gerindra, meminta agar pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan agar segera dapat terealisasi.

Menanggapi akan hal tersebut, Amsakar mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam komitmen untuk mewujudkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan kepada pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

“ Tanggapan tersebut sekaligus menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Muhammad Yunus, S.Pi  dari fraksi PAN, Demokrat, PPP,” katanya.

3. Fraksi partai Gerindra meminta Pemerintah Kota Batam menerapkan program pemberdayaan sosial.
Terkait masukan tersebut, Amsakar mengatakan pihaknya sependapat bahwa program bantuan bagi lanjut usia serta pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, termasuk yang berasal dari wilayah hinterland, merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar. 

“ Sejalan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Kota Batam tahun 2025–2029, pemerintah telah mengakomodasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan melalui penguatan program perlindungan dan jaminan sosial,” katanya.

Ia mengatakan bantuan bagi lanjut usia (Lansia) akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan sosial dasar yang layak, sementara program beasiswa akan diarahkan untuk memperluas kesempatan Pendidikan bagi generasi muda hinterland agar dapat bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

4. Fraksi partai Gerindra meminta agar adanya sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Terkait masukan itu, Walikota Amsakar mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam sependapat bahwa kolaborasi yang erat antara kedua lembaga merupakan kunci strategis dalam mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Melalui RPJMD tahun 2025–2029, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan arah kebijakan yang mengedepankan prinsip kolaboratif, termasuk dalam pengelolaan kawasan, pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah. dengan bersinergi bersama BP Batam, berbagai program strategis seperti penguatan UMKM, pembangunan pariwisata, investasi industri, hingga pengembangan wilayah hinterland diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara luas. 

“ Tanggapan ini sekaligus menjawab pandangan umum yang disampaikan Novelin Fortuna Sinaga dari fraksi partai Golkar,” katanya.

5. Fraksi partai Gerindra meminta Pemerintah Kota Batam meningkatkan akses pendidikan siswa SD dan SMP melalui bantuan pembebasan uang sekolah negeri dan membantu atau memberikan subsidi uang sekolah bagi siswa yang harus masuk ke sekolah swasta, serta memberikan baju seragam secara gratis, memperbaiki dan menambah ruangan/kelas bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan bahkan menambah gedung sekolah baru bila dianggap perlu.

Menanggapi akan hal tersebut, Amsakar mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam sependapat bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud dari keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu.

Amsakar juga meminta dukungan seluruh pihak, termasuk DPRD, Pemerintah Kota Batam akan terus berupaya menghadirkan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan menjangkau seluruh masyarakat Kota Batam secara adil dan merata.

6. Fraksi partai Gerindra juga meminta Pemerintah Kota Batam mengembangkan sistem dan pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan pengangkutan sampah hingga ke permukiman-permukiman.

Masukan itu, kata Amsakar, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. dengan penguatan infrastruktur dan tata kelola persampahan yang lebih modern, diharapkan pelayanan pengangkutan sampah ke lingkungan permukiman dapat meningkat secara signifikan, serta mampu mengurangi beban TPA secara berkelanjutan.

7. Fraksi partai Gerindra, meminta Pemerintah Kota Batam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Batam.

Terkait masukan tersebut, Amsakar, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam sependapat bahwa penguatan kapasitas tenaga kerja harus menjadi prioritas, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berkembang dan semakin kompetitif. 

“ Dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025 - 2029, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan industry,” katanya.

Ia mengatakan melalui program pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama bagi usia produktif dan kelompok rentan. (ian)

Editor : Patar

Posting Komentar