200 Peserta Ikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional

Sekdaprov Kepri Adi Prihantara saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak, Selasa (15/7/2025) (Ist/Realitamedia.com)

By Baringin 

TANJUNGPINANG, Realitamedia.com – Dengan mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional.

Workshop tersebut dibuka oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, pada Selasa (15/7/2025) di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak.

Kegiatan sehari ini diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai wilayah di Kepri, termasuk kepala OPD provinsi dan Kabupaten/Kota, para inspektur, camat, kepala dan perangkat desa, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Se-Provinsi Kepri.

Gubernur Ansar dalam sambutannya yang disampaikan oleh Adi Prihantara menyampaikan dana desa sejatinya dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi, bukan malah menjadi sumber masalah hukum.

Semua pihak dalam struktur pemerintahan harus memilki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola desa digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat.

 

"Jangan sampai dana desa menjadi sumber persoalan hukum, tapi harus jadi motor penggerak ekonomi desa," kata Adi 

Adi juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang akuntabel sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perubahan pola pikir dalam pengelolaan data dan keuangan Desa juga dia sebut sangat dibutuhkan.

Ia mengajak semua pihak dalam struktur pemerintahan untuk mengubah cara berpikir, sebab tidak cukup hanya dengan perasaan atau asumsi, tetapi dengan data yang benar dan bermanfaat. Karena keputusan yang tepat hanya lahir dari data yang akurat.

“ Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,” kata Adi.

Dalam workshop juga digelar sesi diskusi panel dengan narasumber dari berbagai institusi strategis. Diantaranya: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Hisyam Wahyudi, ahli pengawasan keuangan dan pembangunan Budiman, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, pakar pengelolaan keuangan negara AKBP Braiel Arnold Rondonungu, Kasubdit Tipikor Polda Kepri, pakar penegakan hukum tindak pidana korupsi Suaman, Auditor Ahli Utama Inspektorat Daerah Provinsi Kepri serta pakar pengawasan intern pemerintah daerah.

Kegiatan ini, juga dihadiri oleh perwakilan OPD Provinsi Kepri, perwakilan OPD kabupaten/kota, camat, dan kepala desa dari seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. (Bar)

Editor : Patar