.jpg)
Salah satu pabrik di Kawasan TNTN Sabtu (21/6) (Ist/Realitamedia.com)
By Anton
PELALAWAN, Realitamedia.com - Banyaknya kawasan hutan di Indonesia yang telah berubah fungsi membuat pemerintah geram. Salah satunya adalah perambahan Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) oleh para cukong dan pemilik modal.
Hal ini membuat Presiden Prabowo langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025.
Mendapat perintah, Satgas PKH langsung bergerak. Dengan kegiatan terbaru ini, hingga Juni 2025 telah menguasai kembali lahan kawasan hutan seluas 1.019.611,31 Ha dari target 3 juta Ha. Untuk Riau sendiri seluas 331.838,67 Ha.
Terkait dengan maraknya perambahan hutan di dalam kawasan konservasi TNTN di Kabupaten Pelalawan Riau, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Jaringan Anti Korupsi Masyarakat Indonesia (Kajari) Anthon Mandala saat ditemui di Pekanbaru, Jumat (20/6) menyampaikan bahwa itu terjadi akibat terlalu bebasnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menerima pembelian buah sehingga memicu dan rasa semangat yang tinggi bagi para cukong dan pemilik modal untuk memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di TNTN.
"Inilah akar masalah yang harus didalami Satgas PKH. Keterlibatan PKS dalam pembelian buah,"ujarnya.
Kata Ia lagi, sudah seharusnya pemerintah melalui Satgas PKH mengultimatum para pemilik PKS agar tidak menerima buah dari dalam kawasan TNTN.
"Pidanakan para pemilik PKS karena mereka juga harus bertanggung jawab atas maraknya perambahan hutan," ungkapnya.
Dijelaskannya lagi, ada beberapa PKS diseputaran Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu baik itu secara terang-terangan maupun diam diam menerima buah dari perkebunan kelapa sawit yang ada di dalam kawasan.
"Info ini yang kita dapat dari warga yang tinggal didalam kawasan TNTN bahwa mereka menjual hasil buah ke PKS tersebut,"terangnya.
Apabila sudah tidak ada PKS yang berani menerima buah kelapa sawit asal kawasan, akan membuat para pemodal angkat kaki dari sana.
"Jadi permasalahan TNTN ini cukup kompleks. Banyak yang terlibat dan kita meminta agar Satgas PKH berani menegakkan perintah presiden yang sudah mereka terima," kata Anthon yang juga merupakan penasehat di Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Kabupaten Pelalawan. (Ton).
Editor : Patar
Posting Komentar