STS Diminta Diaktifkan Kembali dan Bandara RHA Karimun Dimasukkan ke Dalam Kawasan BP Karimun

Direktur 2 BP Karimun, Henry Aris Bawole (Ist/Realitamedia.com)

By James 

KARIMUN, Realitamedia.com – Kepala BP Karimun diwakili Wakil Ketua (Waka) BP Karimun Ir Iwan Kurniawan dan Direktur 2 Henry Aris Bawole menghadiri rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, S.E., M.E, pada Senin (23/6) di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana Lantai I Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2–4, Jakarta.

Agenda pertemuan ini, guna mempersiapkan pertemuan Trilateral tingkat Menteri dalam rangka pengembangan kawasan SIJORI (Singapura, Johor, Riau) dan Kepulauan Seribu.

Pertemuan ini membahas potensi apa yang ada di masing-masing Badan Kawasan termasuk BP Karimun yang menyangkut PSN (Proyek Strategi Nasional).

Pada pertemuan tersebut, Sekmenko Susiwijono mengatakan pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Singapura berserta Perdana Menteri Singapura tentang SIJORI (Singapura, Johor, Riau dan Kepulauan Riau).

Pertemuan Presiden RI itu, mengingatkan kembali bahwa dulu antara Singapura, Malaysia, Riau dan Kepri ada hubungan kerjasama ekonomi di kawasan tersebut serta mengoptimalkan kepentingan antara tiga negara tersebut yang dilaksanakan pada tahun 1994 yang lalu.

“ Perjanjian kesepakatan itu akan kita tindaklanjuti kembali, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 di Jakarta yang dihadiri Perdana Menteri Singapura dan Perdana Menteri Malaysia,” katanya.

Sementara Kepala BP Karimun melalui Wakil Kepala BP Karimun Ir.Iwan Kurniawan meminta supaya STS (Ship to ship) yang pernah ada di Kabupaten Karimun supaya di aktifkan kembali.

Sedangkan Direktur II BP Karimun Henry Aris Bawole mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Sekmenko mengenai PSN yang termasuk dalam Kawasan BP Karimun yang dipaparkan dalam progres Pembangunan PSN di Kepulauan Riau termasuk di wilayah Kepri yang mana pada point 6, menjelaskan pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun.

Henry menjelaskan bahwa Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA) Tanjung Balai Karimun tidak termasuk dalam Kawasan BP Karimun, ia melihat Pemerintah Pusat kurang perhatian terhadap BP Karimun, padahal sudah berdiri dan aktif sekitar 16 tahun.

“ Tetapi mengenai kelembagaan sampai saat ini belum disahkan kami pengurus baru yang baru 1 minggu dilantik, dan saya putra daerah Karimun Pak,” katanya.

Lebih lanjut Henry mengatakan bahwa sesuai dengan Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Perpres ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program pasang Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional.

RPJMN dimaksud memuat Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Program Kementerian/Lembaga dan Lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Yang diusulkan sesuai Rencana Strategis (Renstra)  Nasional kerja BP Karimun tidak ada yang menjurus ke PSN sedangkan di BP Karimun sendiri ada seperti sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pelabuhan Malarko yang sekarang terhenti pekerjaannya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Menteri Perhubungan untuk dapat duduk sama guna membahas permasalahan kegiatan Pelabuhan Malarko tersebut karena BP Karimun untuk sementara ini tidak ada infrastruktur dalam bidang Pelabuhan FTZ karena Peruntukan Pelabuhan Malarko adalah Pelabuhan Pengumpul strategis untuk kepentingan Logistik domistik dan internasional.
2. PSN di BP Karimun ada beberapa titik lahan oil terminal atau tank storage di Karimun Anak, tepatnya di Desa Pongkar dan Teluk Paku Kelurahan Pasir Panjang.
3. Lahan untuk refinery atau kilang adalah fasilitas industri yang mengelola bahan baku mentah seperti minyak mentah menjadi produk yang lebih berguna dan bernilai konteks minyak bumi ada di Pulau Karimun Anak lebih kurang 400 Ha .
4. KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang sudah ada tapi pengajuannya belum disetujui di Pulau Asam Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat .
5. Tol Laut Pelabuhan Roro rute dari Karimun ke Malaysia, tujuannya supaya mempermudah ekspor impor dalam hubungan kerjasama ekonomi pada kawasan FTZ. Rute Malaysia - Karimun - Batam.
6. Membuat Kawasan Berikat, salah satu tujuannya untuk menertibkan lahan parkir atau jasa labuh kapal-kapal yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di Kawasan BP Karimun.

“ Dengan adanya Kawasan Berikat di BP Karimun ada item-item kegiatan lain yang menyangkut di dalamnya,” katanya.

Selanjutnya Henry mengatakan sesuai dengan permintaan Pemerintah Pusat melalui Sekmenko untuk itu, pihaknya segera membuat usulan tersebut paling lama hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 dan usulan ini akan dipersentasekan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada pertemuan yang akan digelar pada tanggal 26 Juni 2025.

“ Semoga Kabupaten Karimun melalui BP Karimun mendapat persetujuan dan masuk ke dalam salah satu program Proyek Strategi Nasional dalam RPJMN tahun 2024 – 2029,” katanya.

Dipenghujung pemaparannya, Henry mengingatkan kembali kepada Sekmenko supaya dapat mengesahkan kelembagaan BP Karimun. Agar pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil suatu kebijakan.

“ Jika program PSN yang kami usulkan disetujui masyarakat Kabupaten Karimun dapat merasakan hidup bahagia dan sejahtera semoga harapan kita ke depannya dapat direstui oleh Allah SWT,” katanya.

Lebih lanjut Henry mengatakan dalam Perpres nomor 1 tahun 2024 tentang rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun serta Tanjung pinang, bahwa masing-masing diwajibkan untuk membuat Renstra (Rencana strategis Kerja) usulan yang disampaikan BP Karimun yang terdahulu untuk mengenai kegiatan PSN belum semua diusulkan dan tak terakomodir.

“ Jadi kali ini kami sampaikan beberapa proyek PSN yang telah jelaskan tadi,” katanya.

Rapat ini juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Wahyu Utomo, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, I G Putu Suryawirawan, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Hadir juga Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dukungan Kabinet, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Industri,  Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kemudian Sekretaris Kementerian Pariwisata, Deputi Pengembangan Destinasi Wisata, Direktur Jenderal Kerja Sama Asean Kementerian Luar Negeri.

Hadir juga, Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Kepala Badan Pengusahaan Bintan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Ketua Umum Apindo, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI). (Jam)

Editor : Patar