Kevin Khahar Bersama Diskominfo se-Kepri Hadiri Rakor Bimtek Keterbukaan Informasi Publik

Diskominfo dari berbagai kabupaten/kota se-Kepri saat mengikuti Rakor Bimtek di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (18/6) (Budi/Realitamedia.com)

By Budi Darma

NATUNA, Realitamedia.com – Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Rakor-Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik, pada Rabu (18/6) di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  Kabupaten Natuna, Kevin Khahar, menghadiri Rakor Bimtek ini bersama Diskominfo dari berbagai kabupaten/kota se-Kepri.

Rakor ini menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas serta sinergi antar pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), terutama dalam memahami regulasi, standar pelayanan, serta penyusunan daftar informasi publik maupun informasi yang dikecualikan.

Kehadiran Kevin, pada Rakor Bimtek tersebut sebagai representasi komitmen Diskominfo Natuna dalam membangun tata kelola informasi publik yang transparan, adaptif, dan selaras dengan semangat reformasi birokrasi.

“Keterbukaan informasi bukan lagi sebuah pilihan, tapi keharusan. Pemerintahan harus seperti ikan dalam akuarium terlihat, terbuka, dan mudah diawasi publik,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara.

Dalam Rakor Bimtek ini, hadir pula narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Provinsi Kepri, yang menyoroti urgensi peningkatan peran aktif perangkat daerah dalam menyajikan informasi publik yang kredibel, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya membangun ekosistem pelayanan informasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.

“Ini adalah langkah nyata menuju zona integritas, mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” kata Hendri dalam laporannya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Natuna melalui Bidang PIKP berkomitmen mendorong transformasi pelayanan informasi yang lebih terbuka dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kolaborasi lintas instansi diyakini akan memperkuat fondasi birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas tinggi di wilayah perbatasan NKRI. (Bu)
 

Editor : Patar