.jpg)
 |
| Ketua Dewan Kawasan PBPB, Darmin Nasution (Fhoto : Antara.com) |
JAKARTA,
Infolingga.com - Ketua Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas Pelabuhan Batam (PBPB) Darmin Nasution melantik Lukita Dinarsyah Tuwo
sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam menggantikan Hatanto Reksodipoetro.
"Kawasan Batam saat ini tidak lagi memiliki daya tarik dibanding kawasan sejenis di ASEAN, terutama setelah mulai berlakunya MEA, yang memberikan pembebasan bea masuk bagi barang produksi dari negara ASEAN yang masuk ke dalam wilayah Indonesia," kata Darmin Nasution, Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan PBPB, di Jakarta, Kamis.(19/10/2017)
Oleh karena itu, ia mengatakan pelantikan itu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan kawasan Batam sebagaimana tujuan awal ditetapkan sebagai kawasan bebas perdagangan (Free Trade Zone/FTZ) sejak 1973.
Darmin mengemukakan keterpurukan Batam sudah terlihat dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang mencatat jumlah perusahaan yang tutup pada 2015 mencapai 54, pada 2016 mencapai 62 dan hingga Juli 2017 telah mencapai 53.
Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Batam hanya mencapai 5,45 persen pada 2016, dan hingga semester I-2017 hanya mencapai kisaran dua persen, karena lesunya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, ungkapnya.
Selain itu, ia mengemukakan, persoalan lainnya adalah masih terdapat kebijakan di kawasan yang menimbulkan protes dan kegaduhan dari pelaku usaha, serta dualisme pengelolaan wilayah antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam yang mengganggu pelayanan perizinan.
"Penyelesaian aset fasilitas sosial dan fasum yang dimiliki BP Batam juga masih terkendala proses administrasi sehingga pemanfaatannya oleh pemerintah kota Batam belum optimal untuk melayani masyarakat," kata Darmin.
Untuk itu, ia menilai, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Kawasan Batam pada 16 Oktober 2017, telah disepakati kebijakan dalam rangka percepatan revitalisasi FTZ Batam, yaitu pengembalian Batam sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional.
"Komunikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha menjadi salah satu faktor kunci untuk mewujudkan hal tersebut," katanya.
Selain itu, dia menyatakan, transformasi FTZ Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu dilakukan dalam waktu singkat, seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Darmin mengharapkan pimpinan BP Batam yang baru bisa menciptakan ekonomi Batam yang berdaya saing dan maju, serta mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut sebesar tujuh persen dalam dua tahun mendatang.
Ia menegaskan beberapa program yang harus dilakukan oleh pengurus baru antara lain menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan dan mempercepat transformasi FTZ ke KEK Batam.
Kemudian, dikemukakannya, meningkatkan pelayanan dan investasi, meningkatkan kinerja organisasi BP Batam dan mendukung pembangunan kota Batam yang nyaman, aman, asri dan lestari.
"BP Batam juga harus menyelesaikan kebijakan BP Batam yang sudah dilaksanakan sejauh ini atau yang belum selesai yaitu pengalihan aset, pelayanan pelabuhan, persoalan lahan, pelaksanaan audit BPKP dan lain-lain," demikian Darmin Nasution.
BP Batam saat ini terdiri atas Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, Purwiyanto (Anggota 1, Deputi Bidang Keuangan), Yusmar Anggadinata (Anggota 2, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan), Dwianto Eko Winaryo (Anggota 3, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha) dan Bambang Purwanto (Anggota 5, Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia).
"Kawasan Batam saat ini tidak lagi memiliki daya tarik dibanding kawasan sejenis di ASEAN, terutama setelah mulai berlakunya MEA, yang memberikan pembebasan bea masuk bagi barang produksi dari negara ASEAN yang masuk ke dalam wilayah Indonesia," kata Darmin Nasution, Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan PBPB, di Jakarta, Kamis.(19/10/2017)
Oleh karena itu, ia mengatakan pelantikan itu dilakukan untuk mengembalikan kejayaan kawasan Batam sebagaimana tujuan awal ditetapkan sebagai kawasan bebas perdagangan (Free Trade Zone/FTZ) sejak 1973.
Darmin mengemukakan keterpurukan Batam sudah terlihat dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang mencatat jumlah perusahaan yang tutup pada 2015 mencapai 54, pada 2016 mencapai 62 dan hingga Juli 2017 telah mencapai 53.
Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Batam hanya mencapai 5,45 persen pada 2016, dan hingga semester I-2017 hanya mencapai kisaran dua persen, karena lesunya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, ungkapnya.
Selain itu, ia mengemukakan, persoalan lainnya adalah masih terdapat kebijakan di kawasan yang menimbulkan protes dan kegaduhan dari pelaku usaha, serta dualisme pengelolaan wilayah antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam yang mengganggu pelayanan perizinan.
"Penyelesaian aset fasilitas sosial dan fasum yang dimiliki BP Batam juga masih terkendala proses administrasi sehingga pemanfaatannya oleh pemerintah kota Batam belum optimal untuk melayani masyarakat," kata Darmin.
Untuk itu, ia menilai, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Kawasan Batam pada 16 Oktober 2017, telah disepakati kebijakan dalam rangka percepatan revitalisasi FTZ Batam, yaitu pengembalian Batam sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional.
"Komunikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha menjadi salah satu faktor kunci untuk mewujudkan hal tersebut," katanya.
Selain itu, dia menyatakan, transformasi FTZ Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu dilakukan dalam waktu singkat, seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Darmin mengharapkan pimpinan BP Batam yang baru bisa menciptakan ekonomi Batam yang berdaya saing dan maju, serta mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut sebesar tujuh persen dalam dua tahun mendatang.
Ia menegaskan beberapa program yang harus dilakukan oleh pengurus baru antara lain menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan dan mempercepat transformasi FTZ ke KEK Batam.
Kemudian, dikemukakannya, meningkatkan pelayanan dan investasi, meningkatkan kinerja organisasi BP Batam dan mendukung pembangunan kota Batam yang nyaman, aman, asri dan lestari.
"BP Batam juga harus menyelesaikan kebijakan BP Batam yang sudah dilaksanakan sejauh ini atau yang belum selesai yaitu pengalihan aset, pelayanan pelabuhan, persoalan lahan, pelaksanaan audit BPKP dan lain-lain," demikian Darmin Nasution.
BP Batam saat ini terdiri atas Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam, Purwiyanto (Anggota 1, Deputi Bidang Keuangan), Yusmar Anggadinata (Anggota 2, Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan), Dwianto Eko Winaryo (Anggota 3, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha) dan Bambang Purwanto (Anggota 5, Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia).
(ant)
Posting Komentar