Kepala ESDM Kepri Terima Audensi Pimpinan DPRD Lingga, Terkait WPR dan IPR

Kadis ESDM Provinsi Kepri Muhammad Darwin (tengah) saat menerima audensi Ketua DPRD Lingga, Maya Saridi kantor ESDM Provinsi Kepri, Jumat (17/10/2025) (Jhoni/Realitamedia.com)

By Jhoni 
LINGGA, Realitamedia.com -  Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Kepri Muhammad Darwin beserta jajarannya menerima audensi Pimpinan DPRD Kabupaten Lingga, pada Jumat (17/10/2025) di kantor ESDM Provinsi Kepri.

Audensi ini merupakan yang kesekian kalinya, membahas terkait permasalahan lapangan kerja yang terjadi di Kabupaten Lingga.

Audensi ini juga dihadiri oleh Asisten II Setda Lingga, Ketua SPSI, Forum Peduli Masyarakat Singkep Barat serta perwakilan dari masyarakat penambang timah yang ada di Kabupaten Lingga.

Pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Lingga, Maya Sari mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) membutuhkan keseriusan dan komitmen dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. 

 

Ia menilai, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat penambang harus menjadi prioritas bersama.

“Usulan WPR yang telah disampaikan ke pemerintah pusat sampai saat ini belum ditetapkan. Karena itu, kami berharap Gubernur Kepri dapat segera menyurati pemerintah pusat agar kawasan WPR Kabupaten Lingga bisa segera ditetapkan menjadi IPR,” kata Maya Sari secara tertulis yang disampaikannya, Jumat (17/10).

Dengan adanya legalitas tersebut, katanya, masyarakat dapat melakukan aktivitas penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lingga khususnya, serta Provinsi Kepri secara umum.

Dikatakannya, audiensi yang dilakukan bersama DPRD, OPD terkait, SPSI, serta tokoh masyarakat bertujuan memastikan para penambang timah memperoleh legalitas bekerja demi keberlangsungan hidup mereka.

Menurutnya hal ini menyangkut nasib banyak warga yang menggantungkan hidup dari sektor tambang. 

“ Kami berharap Kepala ESDM Provinsi Kepri dapat meneruskan aspirasi ini kepada Gubernur Kepri agar dapat segera mengambil kebijakan yang berpihak kepada penambang rakyat,” kata Maya Sari. (JH)

Editor : Patar