.jpg)
 |
| Walikota Amsakar (3 dari kiri) bersama sejumlah Kepala Daerah saat menghadiri Rakornas TPAKD Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025) (Ist/Realitamedia.com) |
BATAM, Realitamedia.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan program di daerah.
“Pemerintah Kota Batam terus berkomitmen memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Walikota Batam, Amsakar Achmad, saat menghadiri Rakornas TPAKD Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Walikota Amsakar mengatakan melalui dukungan TPAKD, Batam terus mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, termasuk penguatan koperasi, pengembangan UMKM, serta program lainnya.
“Kami mendukung penuh arahan Menko Perekonomian. Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar manfaat inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan melalui forum ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah, memperluas akses layanan keuangan formal, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
 |
| Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartartosaat menghadiri Rakornas TPAKD Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025) (Ist/Realitamedia.com) |
“ Akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat sangat penting dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga
Menurutnya, inklusi keuangan kini menjadi indikator utama pembangunan yang juga tercantum dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045.
“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN serta RPJPN 2025–2045, termasuk RPJPD di tingkat kabupaten/kota,” kata Airlangga.
Rakornas TPAKD 2025 ini, juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan lembaga anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan kepala daerah se-Indonesia. (ian)
Editor : Patar
Posting Komentar