-->

Ads (728x90)

Share Artikel ini | Redaksi News Senin, Oktober 13, 2025 A+ A- Print Email

Gelar Rakor dan Evaluasi MCSP 2025 Bersama KPK RI, Roby Minta Seluruh OPD Transparan
Bupati Roby bersama jajaran saat gelar Rakor dan Evaluasi MCSP 2025 bersama KPK RI di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Senin (13/10) (Ist/Realitamedia.com)

By Baringin 
BINTAN, Realitamedia.com – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, pada Senin (13/10) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.

Rakor dan evaluasi MCSP Tahun 2025 ini, digelar Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, tujuannya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam tata kelola Pemerintahan.

“ Kehadiran KPK RI dalam Rakor ini, membawa manfaat besar bagi Kabupaten Bintan,” kata Bupati Bintan Roby Kurniawan mengawali sambutannya.

Bupati Roby berharap semangat integritas akan semakin kuat untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari indikasi korupsi.
 


"Ini menjadi penegasan semangat sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan amanat pemberatasan tindak pidana korupsi. Ini juga momentum koreksi dan evaluasi bagi kami. Bintan sebagai daerah yang terus berupaya maju, kami sadar integritas dan tata kelola Pemerintah yang bersih tentu menjadi pondasi utama," katanya.

Roby bahkan dengan tegas menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala OPD serta jajaran yang hadir, untuk menerapkan transparansi total agar semuanya tercatat dan terbuka.

"MCSP ini bukan sekedar indeks atau nilai yang harus dikejar, tapi cermin sistem yang mengukur berapa jauh Bintan membentengi diri dari indikasi korupsi," kata Roby.

Di tempat yang sama, Kepala Satgas Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK RI Wilayah I, Uding Joharudin mengatakan di dalam MCSP ada indikator-indikator yang harus dilakukan dan dipenuhi yang kemudian dilengkapkan dengan bukti.

"Itu bagian dari monitoring yang kami lakukan. Nah dari situ terbangun upaya pencegahan korupsi secara sistemik. Kami harus pastikan sistem yang dibangun sudah baik dan orang yang menjalankannya juga harus berintegritas, keduanya harus sepaket," kata Uding.

Sebelumnya, Uding bersama Tim didampingi Inspektorat melakukan peninjauan lapangan terhadap beberapa proyek PBJ (pengadaan barang dan jasa) strategis yang ada di Bintan. 


Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan komitmen dalam meningkatkan indikator-indikator yang termuat dalam MCSP, termasuk SPI (Survei Penilaian Integritas). (ian)

Editor : Patar


Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar