.jpg)
TEBING TINGGI, Realitamedia.com – Proses rencana pembangunan UINSU antara Pemko Tebingtinggi dan Kemenag melalui UINSU tinggal menunggu persetujuan DPRD Kota Tebingtinggi.
Hal itu disampaikan Jubir Pemko Tebingtinggi, Dedi P. Siagian S.STP, M.Si kepada awak media, Sabtu (30/1/2021) di Kantor Diskominfo Tebingtinggi.
Dedi P. Siagian S.STP, M.Si yang juga Kadis Kominfo Kota Tebingtinggi menyebutkan . dukungan, semangat dan masukan mengalir terhadap rencana pembangunan UINSU antara Pemko Tebingtinggi dan Kemenag melalui UINSU.
Ia mengatakan terkait hal itu tindak lanjut UINSU di Tebingtinggi, Pemko Tebingtinggi mengucapkan kasih kepada segala dukungan baik dari tokoh masyarakat, pendidikan, politik begitu juga atas segala masukan-masukan yang disampaikan.
Dikatakannya proses hibah barang milik daerah atau aset terkait hal ini selain melihat kemanfaatannya, proses ini juga sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku diantaranya adalah Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Derah dengan perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Barang Milik Derah.
"Proses dan tahapan harus mengadopsi regulasi yang ada meskipun bukan kepada komersil tapi sesama instasi Pemerintah, regulasi harus kita taati," katanya.
Jubir Pemko Tebingtinggi menegaskan bahwa sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tertulis bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Dalam hal ini Walikota Tebingtinggi memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pengelolaan barang milik daerahnya, karena pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
"Terkait hibah ini tentunya diawali dengan adanya usulan pemohon dan termohon, persiapan, pembentukan tim, perencanaan, pencatatan hingga perhitungan dan penilaian aset hibahnya. Setelah itu baru diketahui apakah aset tersebut memerlukan persetujuan DPRD atau tidak. Karena berdasarkan Permendagri tersebut nilai lebih dari 5 milyar harus persetujuan Kepala Daerah dan DPRD dan jika dibawah 5 milyar maka persetujuan Kepala Daerah saja dalam hal ini Walikota," katanya
Dikatakannya kebijakan tersebut untuk mendukung Pemerintah terlebih Pemko Tebingtinggi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Tebingtinggi meningkatkan kualitas pendidikan membangun kota jasa terlebih sektor pendidikan serta impactnya disektor perekonomian, sekali lagi Pemko Tebingtinggi ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung demi pembangunan di Kota Tebingtinggi. (Ta)
Posting Komentar