.jpg)
 |
| Sekda Firmansyah (3 dari kanan) bersama anggota DPRD Batam saat menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Bengkong di Golden Prawn Bengkong, Jumat (30/1/2026) (Ist/Infokepri.com). |
By Parulian
BATAM, Realitamedia.com – Proyeksi APBD Kota Batam tahun 2026 sebesar Rp4,2 triliun, sementara total akumulasi usulan pembangunan dari seluruh kecamatan mencapai lebih dari Rp12 triliun.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) harus menetapkan skala prioritas. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi sektor utama, namun kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat juga harus diperhatikan.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bengkong, mewakili Walikota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra, yang digelar di Golden Prawn Bengkong, Jumat (30/1/2026).
Musrenbang ini dihadiri oleh anggota DPRD Kota Batam daerah pemilihan Bengkong–Batu Ampar, yakni Yunus Muda, Asni, dan Mesrawati, serta jajaran kepala OPD, unsur pimpinan kecamatan, Lurah se-Kecamatan Bengkong dan jarannya, ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
Selanjutnya, Sekda Firmansyah mengatakan hasil dari Musrenbang ini, Kecamatan Bengkong mengajukan sebanyak 90 usulan kegiatan melalui program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat (PSPK-PM).
Usulan tersebut berasal dari empat kelurahan di wilayah Bengkong, yakni Kelurahan Tanjungbuntung menyampaikan 40 usulan, Kelurahan Bengkong Sadai 22 usulan, Kelurahan Bengkong Laut 16 usulan, serta Kelurahan Bengkong Indah sebanyak 12 usulan.
Selain usulan PSPK-PM, Kecamatan Bengkong juga mengajukan 20 usulan prioritas non-PSPK yang sebagian besar berfokus pada penanganan banjir.
Beberapa program strategis yang diusulkan meliputi peningkatan drainase perkotaan di kawasan Bengkong Aljabar, pembangunan tembok penahan atau batu miring perbatasan, serta pembangunan dinding penahan tebing di Bengkong Ratu.
“ Seluruh usulan harus melalui proses penyaringan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Sekda Firmansyah juga menyoroti pentingnya perbaikan administrasi dalam proses pengusulan. Menurutnya, sejumlah usulan belum dapat direalisasikan karena kendala teknis pada tahap input dan verifikasi data perencanaan.
Firmansyah berharap perbaikan sistem yang dilakukan pada tahun ini dapat mendorong usulan yang tertunda agar kembali masuk dalam prioritas penganggaran tahun 2027. (ian)
Editor : Patar
Posting Komentar