Pimpinan DPRD bersama Walikota Batam Terima Audensi Mahasiswa

Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin meneken tuntutan mahasiswa di ruang rapat serbaguna DPRD Kota Batam, Senin (01/09/2025) (Ist/Realitamedia.com)

By Parulian

BATAM, Realitamedia.com – Puluhan mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, dan perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas menggelar aksi damai di kantor DPRD Batam, Senin (01/09/2025) siang. 

Pada aksi damai yang berlangsung damai dan tertib ini, para mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan.
Tidak berapa lama setelah berorasi, Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM serta sejumlah anggota DPRD Kota Batam mempersilahkan perwakilan mahasiswa masuk dan pertemuan digelar di ruang rapat serbaguna DPRD Kota Batam.

Audensi itu juga dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wakapolda Kepri Brigjen Anom Wibowo, Walikota Amsakar Achmad, Wakil Walikota Li Claudia Chandragupta, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, Dandim Batam Letkol Arh Yan Eka Putra, Dankodaeral IV Laksma TNI Berkat Widjanarko, dan lainnya.
Pada pertemuan itu, Kamaluddin mengapresiasi kedatangan mahasiswa yang menggelar aksi damai yang dilakukan dengan tertib dan kondusif. 

“ Kita juga sangat prihatin dengan kejadian di Jakarta serta berbagai daerah dan ikut berdukacita atas munculnya korban jiwa, ” kata Kamaluddin.

Selanjutnya, Kader partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, mengatakan audensi ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan bentuk apresiasi pemerintah provinsi maupun kota terhadap mahasiswa. 

Kamaluddin mengucapkan terima kasih karena di tengah eskalasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Batam tetap kondusif. Hal ini menunjukkan adanya kearifan, baik di level penyelenggara maupun mahasiswa.

Sementara Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Muryadi Agustiawan, menyampaikan rasa kecewanya karena beberapa hari menjelang aksi ini, ia menduga ada intimidasi dan intervensi.

“Kami melakukan aksi demonstrasi ini dilindungi Undang-undang. Tapi setelah saya mengantarkan surat pemberitahuan aksi ke Polres, saya mendapatkan intervensi luar biasa sampai kepada keluarga saya,” ungkap Muryadi.

Muryadi juga menyatakan bahwa pihak mahasiswa menerima dengan arif masukan agar unjuk rasa dilaksanakan di satu titik saja. Padahal aksi hari ini direncanakan digelar di Mapolda Kepri, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor DPRD Batam.

Terakhir, ia mengapresiasi kepada seluruh pimpinan daerah yang mau menemui mahasiswa untuk penyampaian tuntutan aksi yang mengangkat isu daerah hingga nasional. 

Dalam kesempatan itu, Ketua HMI Kota Batam Adriansyah Saputra membacakan delapan poin tuntutan mahasiswa.

Adapun delapan poin tuntutan mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut : 

Pertama, mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.

Kedua, mahasiswa juga mendesak reformasi Polri dan mencopot Kapolri. 

Ketiga, mendesak pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan pengemudi ojek online (Ojol) yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis milik Polri saat unjuk rasa beberapa hari lalu.

Keempat, hentikan represifitas aparat kepada massa aksi di seluruh Indonesia. Kelima, bebaskan massa aksi yang ditahan. 

“Ada sekitar 400 bahkan lebih massa aksi yang ditahan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Andriansyah.

Kelima, mereka juga meminta Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad untuk mengevaluasi Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam buntut tindakan represif terhadap mahasiswa di forum konsultasi publik.

Keenam, mahasiwa menolak RUU KUHAP. 

Ketujuh, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.

Kedelapan, meminta pejabat publik tidak flexing di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil.

Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam ikut memberikan tanggapan atas tuntutan mahasiswa. Keduanya, mengajak mahasiswa untuk menjaga iklim kondusif mengingat Batam adalah rumah kita bersama.

Sebelumnya, Muryadi juga menyampaikan tuntutan mengenai operasional truk-truk besar yang mengakibatkan banyak lakalantas di Kota Batam. Dia meminta Pemko membatasi jam operasional truk berkenaan. Dia juga mengaku sangat memahami masukan untuk menjaga iklim kondusif di Kota Batam sebagai gerbang investasi nasional.

Pada akhir pertemuan, mahasiswa meminta Kapolda Kepri, Wagub Kepri dan Walikota Batam ikut menandatangani tuntutan mereka. (ian)

Editor : Patar