.jpg)
 |
| Walikota Amsakar sampaikan Ranperda APBD Kota Batam TA 2026 kepada Pimpinan DPRD Batam di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Senin (8/9) (Ist/Realitamedia.com) |
By Parulian
Advetorial, Realitamedia.com – Ketua DPRD Kota Batam H Muhammad Kamaluddin didampingi oleh Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran (TA) 2026 beserta Nota Keuangan oleh Walikota Batam.
Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, dihadiri secara langsung oleh Walikota Batam, Amsakar Achmad, anggota DPRD Batam, unsur Forkopimda Batam, sejumlah pejabat Pemko Batam, camat, lurah dan tokoh masyarakat.
Pada rapat paripurna tersebut, Kamaluddin mempersilahkan Walikota Amsakar menyampaikan pemaparannya terkait Ranperda tentang APBD Kota Batam TA 2026 beserta Nota Keuangan.
Dalam laporannya, Walikota Amsakar menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Batam yang telah memberikan dukungan sehingga Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) dapat disepakati pada tanggal 27 Agustus 2025.
“ Kesepakatan ini menjadi landasan awal penyusunan APBD 2026,” kata Amsakar, Senin (8/9) .
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kata Amsakar, kepala daerah wajib mengajukan rancangan APBD disertai dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
“ Untuk itu, hari ini kami akan sampaikan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD,” ujar Amsakar,
Ia menegaskan, penyusunan APBD 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, APBD juga mengacu pada RKPD, KUA-PPAS, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kota Batam 2025–2030.
Dikesempatan itu, Walikota Amsakar menekankan lima prioritas pembangunan yang tertuang dalam Ranperda APBD 2026, yakni : Peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing, melalui program beasiswa, penyediaan seragam sekolah, peningkatan sarana prasarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, hingga pengembangan kompetensi pelaku pariwisata.
"Kemudian, pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern, merata, dan berkelanjutan, seperti pembangunan kantor pemerintahan, penanganan banjir, pengadaan sarana pengelolaan sampah, peningkatan layanan air bersih, hingga pembangunan jalan, jembatan, dan taman kota," katanya.
Selanjutnya, Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, antara lain melalui subsidi bunga nol persen untuk UMKM, bantuan sosial lansia, insentif bagi tokoh masyarakat, perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta subsidi sembako.
 |
| Walikota Amsakar saat rapat paripurna di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Senin (8/9) (Ist/Realitamedia.com) |
Selain itu, Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat,
termasuk belanja ASN, pemenuhan standar pelayanan minimum, serta
pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan instansi vertikal.
"Kelima,
Peningkatan daya saing daerah, dengan pembangunan infrastruktur
pendukung investasi, pengembangan pusat kebudayaan, dan menjaga
kondusivitas daerah," ujarnya.
Adapun, total belanja daerah dalam Ranperda APBD 2026 mencapai Rp4,738 triliun, dengan rincian pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,622 triliun, serta pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp115,5 miliar.
Pendapatan asli daerah diproyeksikan mencapai Rp2,58 triliun, sedangkan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2,04 triliun. Adapun belanja operasi mencapai Rp3,67 triliun, belanja modal Rp1,04 triliun, dan belanja tidak terduga Rp23 miliar.
"Dengan rancangan tersebut, kami optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing kota demi terwujudnya visi Batam sebagai kota modern dan berdaya saing," tutup Amsakar. (ian)
Editor : Patar
Posting Komentar