LSM Kepri Cemerlang Hijau Minta Dinas ESDM Kepri Tinjau Ulang IUP Tambang Pasir di Karimun

Ketua LSM Kepri Cemerlang Hijau, Jantro Butar Butar (James/Realitamedia.com)

By James 

KARIMUN, Realitamedia.com – Ketua LSM Kepri Cemerlang Hijau, Jantro Butar Butar mengatakan pihaknya banyak menemukan aktifitas penambangan pasir di darat dan di laut, yang dilakukan pihak perusahaan dengan menabarak aturan yang berlaku.

Dampak penambangan pasir yang dilakukan di darat menyebabkan banyaknya kubangan besar, banjir dan longsor serta merusak kestabilan tanah. Selain itu, dapat meningkatkan resiko banjir dan longsor di daerah sekitar. 

Kemudian dapat menimbulkan polusi udara karena menimbulkan banyak debu dan pencemaran air yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

Sedangkan dampak penambangan pasir di laut mengakibatkan erosi dan abrasi, tepian sungai dan pantai terkikis menyebabkan kerusakan lahan.

“ Penambangan pasir di laut dapat menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau kecil,” kata Jantro Butar Butar, Senin (22/9).

Berdasarkan pantauannya, aktifitas penambangan pasir darat yang paling banyak ditemukan di Pulau Karimun dan Pulau Kundur.

“ Perusahaan penambang pasir di darat, dalam melakukan aktifitasnya diduga banyak menabrak aturan tanpa mengikuti regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia," katanya.

Ia menduga penambangan pasir itu, dibackup oleh oknum aparat penegak hukum (APH) yang menerima royalti dari perusahaan penambang pasir yang telah menyebabkan rusaknya ekosistem di Kabupaten Karimun.

Kapal pompong penyedot pasir di Meral, Rabu (17/9) (James /Realitamedia.com) 

" Diduga keras oknum APH yang membackup penambangan pasir itu menerima royalti dari perusahaan penambang pasir yang ada di Kabupaten Karimun," katanya.

Sesuai dengan fakta di lapangan dampak dari penambangan pasir tersebut telah merusak lingkungan.

"Kami akan menyurati dan melaporkan aktifitas penambangan pasir ke dinas ESDM Kepri agar meninjau ulang IUP Tambang Pasir yang mereka terbitkan di Karimun, serta melaporkannya ke Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta," kata Jantro.

Hingga berita ini diupload belum diperoleh keterangan terkait masalah ini dari dinas terkait dan pihak perusahaan, wartawan kami sedang berupaya mengejar untuk memperoleh keterangan terkait masalah ini. (Jam)

Editor : Patar