.jpg)
 |
| Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinan Dr Bismar Arianto,S Sos,M.Si (Parulian/Realitamedia.com) |
By Parulian
BATAM, Realitamedia.com – Dengan mengusung tema “ Catatan 1 tahun Pasca Pilkada : dari Pembelajaran Menuju Perbaikan” Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif , pada Kamis (27/11) di Oakwood Hotel Batam Jalan Batu Selicin Kec Lubuk Baja Kota Batam Kepri.
Kegiatan sosialisasi ini digelar dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh komunitas Pengawas Partisipatif Kota Batam, Mahasiswa dari beberapa Universitas dari Kota Batam, LSM, Ormas dan organisasi media.
Acara diisi dengan sesi tanya jawab namun terlebih dahulu dengan pemberian Materi, dalam hal ini Bawaslu Kepri menghadirkan narasumber seorang pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinan Dr Bismar Arianto,S Sos,M.Si dan Syafrida R.Rasahan.S.H.M.H.
Dr Bismar Arianto,S Sos,M.Si saat ditemui sejumlah awak media mengatakan acara ini cukup baik untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses Pilkada sebelumnya sehingga kekurangan- kekurangan Pilkada yang sebelumnya bisa kita upayakan untuk lebih baik di masa yang akan datang.
“Tadi banyak yang menjadi catatan yang didiskusikan. Ada soal money politik yang semakin banyak dalam proses Pilkada, memang tantangan kita ke depan bagaimana money politik itu mampu secara bersama-sama kita menguranginya sehingga Pilkada ke depan atau pun Pemilu ke depan jauh lebih baik,” kata Bismar.
Ia menjelaskan walaupun money politik tidak bisa kita hilangkan minimal bisa kita minimalisir pratek money politik.
Beliau mengakui bahwa pada Pemilu tahun lalu ada pelanggaran dan sudah diproses penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu.
“Ada beberapa hal yang menjadi persoalan seperti money politik, soal tantangan di media sosial yang masif dan yang berpotensi memecah terjadi polarisasi dalam Pilkada dan Pemilu dan itu saya kira menjadi catatan banyak di dalam diskusi pada acara tadi,” jelasnya.
Mengenai dinasti politik, kata Bismar, hal ini merupakan fenomena yang terjadi di Kepri dan juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
Yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana pada partai politik melakukan rekrutmen dan proses kaderisasi Politik.
“ Seharusnya, partai politik mampu melakukan rekrutmen politik yang baik, maka dinasti politik itu paling tidak bisa minalisir jadi kata kuncinya rekrutmen kader partai politik untuk bisa meminimalisr Dinasti Politi,” katanya.
Ia juga meminta kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan, reformasi dan tata kelola dalam merekrut kader Politik yang ditempatkan dijabatan Politk
“ Karena yang berhak mencalonkan adalah partai politik, nah yang menjadi pertayaan kita selama ini bagiamana partai politik melakukan rekrutmen menentukan orang untuk jabatan legislatif dan eksekutif . Nampaknya hal tersebut tidak terbuka ke publik, apa dasar dan pertimbangannya untuk menggusulkan misalnya, si A, si B untuk di tempatkan di jabatan legislatif dan eksekutif,” ungkapnya.
Bismar mengatakan, biaya Pilkada yang tinggi konsekuensinya berdampak pada pasca Pilkada, jadi ada sejumlah pejabat politik yang menyalagunakan kekuasaanya
“ Hal ini juga harus kita pikirkan, bagaimana bisa melahirkan sistim Pemilu yang mampu meminalisir mengurangi biaya politik mahal sehingga kita dapat melaksanakan proses pilkada atau pemilu yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Untuk incumbent atau petahana, katanya, dia pasti diuntungkan dalam kontestasi karena ia memegang kekuasaan, memiliki sumberdaya dan bisa melahirkan kebijakan.
“ Jadi dimanapun tempatnya posisi incumbent sedikit banyaknya akan diuntungkan dengan sumber dan potensi yang mereka miliki. Tetapi perlu diingat juga kalau kinerja tidak baik incumbent juga jadi perhatian dan penilaian publik, banyak juga incumbent yang kalah dalam proses Pemilu karena tidak baik,” katanya. (ian)
Editor : Patar
Posting Komentar