Akademisi dan Mahasiswa Batam Gelar Dialog Mendalam, Terkait PP 47 Tahun 2025

Akademisi dan Mahasiswa Batam saat menggelar Dialog Mendalam di Aula Mini UNRIKA, Batu Aji, Kota Batam (Parulian/Realitamedia.com)

By Parulian

BATAM, Realitamedia.com  - Lingkar Akademi Peduli Batam bersama BEM Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) menggelar Forum Diskusi dengan tema “Madilog Vol II PP 47 TAHUN 2025 Mahasiswa Berdialog” yang berlangsung di Aula Mini UNRIKA, Batu Aji, Kota Batam.

Forum diskusi dihadiri mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Batam. Para peserta berharap kegiatan ini menjadi ruang pertukaran informasi dan pemahaman, sekaligus wadah untuk menyampaikan pandangan terkait isu strategis pembangunan dan kebijakan daerah.

Forum dialog yang dibuka Rektor UNRIKA, Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, menghadirkan tiga narasumber berkompeten, yaitu: 

• Dr. Suyono Saputro, S.E., M.M., Ketua Lingkar Akademisi Peduli Pembangun Batam
• Dato Muhammad Yunus, Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
• Dr. Karol Teovani Loda, S.AP., M.AP., Akademisi Universitas Kota Batam.

Turut hadir Dr. Dwi Afni Maileni, Dekan S1 Fakultas Hukum UNRIKA, dan Prof. Dr. Alwan Hadiyanto, Dekan S2 Fakultas Hukum UNRIKA, yang semakin memeriahkan jalannya kegiatan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang hidup. Para narasumber memaparkan materi yang disimak dengan antusias oleh peserta forum.

Dr. Karol Teovani Loda, selaku akademisi Universitas Batam, dalam materinya memaparkan : Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Bukti.

Dalam pemaparannya, Dr. Karol menekankan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan sistematis pemerintah untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menjelaskan beberapa poin penting: Kebijakan publik menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nutley, Davies, dan Smith (2000) menegaskan bahwa kebijakan harus berbasis bukti yang kuat dan dapat diuji ulang. Temuan penelitian digunakan untuk menutup “gap” dan menyelesaikan permasalahan publik secara logis serta terukur.

Narasumber selanjutnya, Dr. Suyono Saputro,  terkait Pertumbuhan Ekonomi Kepri dan Tantangan Global.

Dr. Suyono memaparkan perkembangan ekonomi Kepri triwulan II tahun 2025 yang mencapai Rp93,70 triliun (ADHB) dan Rp55,21 triliun (ADHK), tumbuh 7,14% secara tahunan. Pertumbuhan didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan-penggalian.

Ia juga menyoroti tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, perang tarif, hingga kebijakan moneter yang ketat. Meski demikian, Batam tetap menjadi magnet investasi, termasuk sektor solar panel yang tengah menunggu hasil penyelidikan impor oleh Amerika Serikat.

“Perusahaan manufaktur baru justru terus berdatangan ke Batam,” ujarnya.

Terakhir, Dato Muhammad Yunus yang merupakan perwakilan masyarakat tempatan mengatakan,  PP 47/2025 Perkuat Tata Kelola FTZ Batam.

Sebagai putra tempatan dan Sekum LAM Kota Batam, Dato Muhammad Yunus menekankan pentingnya pembaruan regulasi FTZ Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025, perubahan keempat atas PP 46 Tahun 2007.

Ia menyoroti beberapa aspek penting:

• Regulasi baru disusun untuk menyesuaikan tata kelola kawasan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan sistem perdagangan internasional.
• PP 47/2025 mengatur pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, termasuk penetapan wilayah adat dan hak ulayat sebagai dasar penyusunan tata ruang dan perizinan.
• Perluasan wilayah KPBPB Batam mencakup lebih banyak pulau, membuka peluang ekonomi baru.

“Tujuan PP ini adalah meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi kawasan strategis nasional, mendukung investasi, perdagangan, industri, pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja lokal,” ujar Yunus menutup sesi pemaparannya.

Forum Diskusi Madilog Vol. II ini menjadi ruang penting bagi mahasiswa dan akademisi untuk memahami dinamika kebijakan Batam, terutama terkait PP 47 Tahun 2025. Melalui dialog terbuka, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan kontribusi nyata generasi muda dalam pembangunan daerah. (ian)

Editor : Patar