.jpeg)
By Budi Darma
NATUNA, Realitamedia.com – Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) DPC Kabupaten Natuna menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Sisi Basisir, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (07/09/2026).
Rakor ini dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Jarmin Sidik, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Suhardi, Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna, Hadi Candra, Wakil Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna, Supardi, serta para pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna.
Rakor ini, menjadi momentum bagi jajaran pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna untuk memperkuat komunikasi, menyatukan pemikiran serta membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sebelum memasuki agenda diskusi, kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna oleh Sekretaris ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna. Suhardi berharap keberadaan kepengurusan tersebut dapat menjadi wadah komunikasi bagi para anggota BPD dalam menjalankan tugasnya di masing-masing desa.
Dalam sambutannya, Wabup Jarmin memberikan apresiasi atas inisiatif ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna dalam menyelenggarakan Rakor ini.
Pemerintah Kabupaten Natuna, kata dia, terus mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.
Menurutnya, forum organisasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga harus mampu menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna dapat menjadi wadah yang semakin kuat dalam meningkatkan profesionalisme dan kapasitas para anggota BPD,” ujar Jarmin.
Wabup Jarmin menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas BPD.
Setiap anggota BPD diharapkan memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing serta mampu mengawal aspirasi masyarakat agar tidak berhenti pada forum musyawarah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, pembangunan desa membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Karena itu, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, ABPEDNAS serta masyarakat perlu terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
“Pemerintah Kabupaten Natuna tentu membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk BPD, dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Natuna,” katanya.
Jarmin berharap rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan pembahasan internal organisasi, tetapi juga melahirkan rumusan, rekomendasi dan langkah konkret yang dapat memperkuat kelembagaan BPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa-desa di Kabupaten Natuna.
Sebelumnya, Kepala DPMD Kabupaten Natuna Suhardi mengatakan bahwa Rakor ini merupakan salah satu langkah awal untuk membangun komunikasi dan kebersamaan di antara jajaran pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna.
Sementara itu, Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna, Hadi Candra, menyampaikan bahwa ABPEDNAS memiliki peran dalam mendukung fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program di desa. Ia mengingatkan para pengurus agar aktif melakukan pengawasan dan segera menyampaikan laporan apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program.
“ABPEDNAS ini bukan sebuah lembaga yang main-main, melainkan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mengawasi setiap program-program yang ada di setiap desa,” katanya.
Hadi juga mengajak seluruh pengurus untuk membangun kerja sama dan kebersamaan dalam menjalankan organisasi. Ia menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Natuna serta Polres Natuna.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan dialog dan diskusi bersama para pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna untuk membahas berbagai hal terkait penguatan organisasi dan pelaksanaan tugas BPD di desa masing-masing.
Dengan digelarnya Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap terbangun sinergi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan desa, sehingga fungsi BPD dalam menyerap aspirasi, melakukan pengawasan serta mendukung tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal. (Bu).
Editor : Patar
Posting Komentar