.jpeg)
By James
KARIMUN, Realitamedia.com – Wakil Bupati (Wabup) Karimun Rocky Marciano Bawole didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, Ir.Raja Machrizal,S.T.M.M melakukan audensi yang diterima oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, Makhruzi Rahman,S.I.K ,MH, pada Jumat (18/9/2026) di Kantor BNPP RI, Jakarta.
Dalam audensi tersebut, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Budi Setyono, S.STP, M.Si.beserta jajaran pejabat teras BNPP RI.
Audensi yang dilakukan Wabup Rocky ini, sebagai bukti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun komitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar di wilayah perbatasan negara.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Rocky memaparkan sejumlah agenda prioritas dan usulan mendesak terkait kendala pembangunan di kawasan daerah meliputi percepatan pembangunan akses jalan, jembatan, dan fasilitas pelabuhan untuk memutus isolasi wilayah.
Kemudian optimalisasi fasilitas layanan kesehatan, mutu pendidikan, serta pemerataan akses jaringan telekomunikasi/digital daerah perbatasan serta penanganan abrasi pantai, mitigasi banjir, serta isu penataan tata ruang wilayah perbatasan.
Wabup Rocky menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah, sekaligus mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan BNPP RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rocky menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi boleh dipandang sekedar sebagai wilayah pinggiran, melainkan harus dikelola secara progresif sebagai etalase dan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menanggapi usulan Wabup Rocky tersebut, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal dan menyelaraskan usulan Pemkab dengan kementerian/lembaga terkait.
Ia menyebut pengelolaan kawasan perbatasan senantiasa berdiri di atas dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
"Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga sendiri. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga serta kolaborasi erat antara pusat dan daerah. Koordinasi kuat adalah kata kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan ini," kata Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Melalui audiensi ini, BNPP RI berjanji akan menjembatani komunikasi program prioritas nasional agar alokasi pembangunan dari pusat dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap karakteristik unik tantangan di daerah perbatasan.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan dokumen berkas usulan pembangunan daerah secara simbolis.
Untuk diketahui, audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pengelolaan kawasan perbatasan serta pembangunan di Kabupaten Karimun sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. (Jam)
Dalam audensi tersebut, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Budi Setyono, S.STP, M.Si.beserta jajaran pejabat teras BNPP RI.
Audensi yang dilakukan Wabup Rocky ini, sebagai bukti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun komitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar di wilayah perbatasan negara.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Rocky memaparkan sejumlah agenda prioritas dan usulan mendesak terkait kendala pembangunan di kawasan daerah meliputi percepatan pembangunan akses jalan, jembatan, dan fasilitas pelabuhan untuk memutus isolasi wilayah.
Kemudian optimalisasi fasilitas layanan kesehatan, mutu pendidikan, serta pemerataan akses jaringan telekomunikasi/digital daerah perbatasan serta penanganan abrasi pantai, mitigasi banjir, serta isu penataan tata ruang wilayah perbatasan.
Wabup Rocky menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah, sekaligus mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan BNPP RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rocky menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi boleh dipandang sekedar sebagai wilayah pinggiran, melainkan harus dikelola secara progresif sebagai etalase dan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menanggapi usulan Wabup Rocky tersebut, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal dan menyelaraskan usulan Pemkab dengan kementerian/lembaga terkait.
Ia menyebut pengelolaan kawasan perbatasan senantiasa berdiri di atas dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
"Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga sendiri. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga serta kolaborasi erat antara pusat dan daerah. Koordinasi kuat adalah kata kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan ini," kata Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Melalui audiensi ini, BNPP RI berjanji akan menjembatani komunikasi program prioritas nasional agar alokasi pembangunan dari pusat dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap karakteristik unik tantangan di daerah perbatasan.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan dokumen berkas usulan pembangunan daerah secara simbolis.
Untuk diketahui, audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pengelolaan kawasan perbatasan serta pembangunan di Kabupaten Karimun sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. (Jam)
Editor : Patar
Posting Komentar