Dampak Perang AS-Israel Versus Iran terhadap Indonesia

 

Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (Foto: Dok Okezone)

Penulis : Ichsanuddin Noorsy (Pakar Ekonomi Politik)

DUNIA kembali tersentak. Malam Ahad  yang biasanya merupakan waktu bersama keluarga dan orang tercinta, berubah menjadi cemas bahkan ketakutan. Itu karena serangan besar AS-Israel terhadap 24 provinsi di Iran bukan hanya mematikan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Pemimpin Garda Revolusi Iran juga mati. Korban jiwa sekitar 275 lebih dan lebih kurang 85 orang di antaranya adalah perempuan dan 40 anak-anak. Serangan dari dua negara ini tidak akan berhenti hingga Iran menghentikan proyek senjata nuklirnya dan patuh pada kemauan Washington. Iran membalas. Semua basis militer AS di Timur Tengah dibom, termasuk membom Tel Aviv.

Memang, sejak Khomeini, 1979 menjadi pemimpin tertinggi Iran, Washington gundah gulana. Iran terus melakukan perlawanan. Negara-bangsa berlatarbelakang petarung ini menegaskan siap berperang melawan AS. Kematian Khamenei tidak berarti perjuangan bangsa Iran terhenti. Sebelum wafat, Khamenei yang berkuasa sejak 4 Juni 1989 tak ingin mati secara biasa. Ia ingin mati syahid dan kematiannya tidak akan membuat perjuangan bangsa Iran sirna. Dengan lembut namun tegas ia menyatakan, perjuangan bangsa Iran akan dilanjutkan oleh kaum muda yang semangat dan daya juangnya luar biasa. Iran pun mengancam akan menggunakan senjata simpanannya.

Sementara seorang Jenderal Israel pun mengingatkan, agar Indonesia tidak ikut terlibat dalam perang ini. Sebagaimana juga pernyataan Perdana Menteri Tailan saat negeri gajah ini konflik dengan Kamboja, hal serupa disampaikan Mayor Jenderal Jacoob Ariel. Indonesia harus membenahi kebutuhan pokok warganya dan meningkatkan kemampuan durasi perangnya, ujarnya. 

Pernyataan realistis sekaligus menohok. Dan Presiden Prabowo Subianto tahu tentang itu. Justru karena itu menjadi layak jika Indonesia dengan modal konstitusinya mengecam serangan AS-Israel ke Teheran, bukan datang ke Teheran. Kunjungi Tel Aviv dan Washington. Katakan pada Trump dan Netanyahu, berhentilah melakukan kejahatan kemanusiaan. Karena perang pasti menimbulkan penderitaan, kerugian dan kematian. Dunia membutuhkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan.

Trump sendiri menyatakan siap berperang untuk jangka panjang demi kedamaian Timur Tengah dan dunia. Perang untuk damai pada hakikatnya sesuai dengan pendapat Eisenhower bahwa perang adalah bisnis besar yang menggiurkan.

Setelah sukses mempermalukan kedaulatan Venezuela dan serta merta menghisap sumber minyaknya, Trump kembali menunjukkan taringnya pada Iran. Jika pada 14 Juli 2008 AS memainkan energy price war, maka sejak AS menjadi negara net eksportir minyak pada 2015, strateginya secara bertahap berubah. Dimulai dengan menggeser energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) hingga ke persoalan perebutan sumberdaya mineral rare earth. Tesa Henry Kissinger dicamkannya, yakni mengendalikan minyak sebagai sarana mengendalikan bangsa-bangsa. Ini soal mendominasi yang digenggam sejak kemenangan PD II yang tak ingin dlepas, atau berbagi.

Sadar bahwa isu EBT tak berhasil memulihkan dominasi AS, Trump keluar dari Kesepakatan Paris. AS juga keluar dari 61 lembaga multilateral yang menyita biaya APBNnya. Di domestiknya, efisiensi melalui DOGEnya Elon Musk, sebenarnya berniat mengubah kultur birokrasi sehngga tidak terkontaminasi kultur birokrasi lama, Demokrat.

Jelas, konflik domestik dan global yang diciptakan Trump menjadikan AS kehilangan kepercayaan dunia. Polarisasi sosial politik domestik pun menajam. Dukungan moral global untuk AS makin terkikis sejak AS melindungi Netanyahu dan meremehkan vonis ICJ. Trump mengatakan kepada Netanyahu, do what you want to do. Di sahuti Netanyahu, do what I say. Tentu saja, AS adalah Israel besar, Israel adalah AS kecil. Ini bukan konspirasi. Ini sejarah kontemporer berabad yang memiliki hubungan signifikan dengan nilai-nilai, kelebihan dan kebiasaan Yahudi, termasuk sikap multiple suitable standardnya.

Mengiringi kematian Khamenei, Iran menyerang fasilitas nuklir Dimona di Israel Selatan. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menahan diri dan berupaya membungkam media guna mencegah berbagai dampak negatif atas serangan Iran itu. Perang ini --sebagaimana Iran bertahan lebih dari 45 tahun atas invasi, intervensi, infiltrasi, dan interferensi AS-- akan berlansung panjang.
 
Dewan Keamanan PBB yang mandul akan tetap mandul. Bersama Sekjen PBB mereka menyerukan de-eskalasi dan penghormatan hukum international. Ini bukti, kedamaian yang digagas Trump adalah kedamaian berbasis kekuatan militer dan non militer yang memaksa. Pada Indonesia hal ini terwujud melalui penyertaannya di BoP dan ART 19 Februari 2026. Berbagai kalangan AS sendiri menilai, serangan AS terhadap Iran melanggar konstitusi karena hak menyatakan perang ada pada Kongres.

AS memang tidak sedang berstrategi perang harga energi. Pemilik hulu ledak nuklir sekitar 5.200 ini telah memasuki perang ekonomi dengan pendekatan struktural energi dan struktural sektor lainnya. Yakni dari penguasaan sumber daya strategis, penentuan kualitas dan kuantitas produksi, distribusi, dan harga. 

Trump bukan hanya mengganggu pasokan energi dunia melalui Selat Hormuz, tetapi juga mengganggu ketahanan energi rivalnya, China. Strategi mata rantai pasokan berbasis teknologi komunikasi pun didaya gunakan optimal. Alasan utamanya, mencegah dampak negatif keruntuhan hegemoninya. 

Selama hampir 80 tahun hegemoni itu terwujud dengan menggunakan dolar AS sebagai senjatanya. 
Trump sedang berjuang mengembalikan keperkasaan green back. Inilah yang saya sebut ratusan kali dalam berbagai seminar dan diskusi, bahwa sejak kekalahan industri manufaktur AS melawan China pada 2008, perang hibrida akan berlangsung. Bill Gates pada 2010 bahkan menyebutnya perlu mengatasi lonjakan populasi dunia melalui vaksin dan berbagai strategi filantropi berbasis kesehatan lainnya. 

Tak pelak, perang non militer bersamaan dengan perang militer berlangsung. Maka negara kuat akan bertahan, negara lemah pasti kalah. Di balik semua itu, AS sangat bersungguh-sungguh menyinambungkan pengendaliannya atas dunia, walau dengan biaya mahal. Beban ini dengan keperkasaan green back, dapat dialihkan kepada negara pengguna dolar AS. Ini strategi di balik fiat money dolar AS.

Layak dicatat, sebelum perang AS-Israel dengan Iran, Indonesia sendiri sudah tertekan secara struktural melalui kejatuhan nilai tukar berkesinambungan. Kini diperdalam dengan Agreement on Reciprocal Trade 19 Februari 2026. Dampak lanjutannya adalah gejolak harga dan tekanan biaya. Indonesia yang pada 2025 mengimpor energi senilai 32,76 miliar dolar AS akan menghadapi potensi kenaikan harga minyak hingga 100 dolar AS perbarel. 

Neraca perdagangan akan tertekan di saat neraca modal melulu defisit. Kenaikan harga minyak juga akan menekan konsumsi masyarakat karena kebutuhan mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli energi yang impor. Inflasi karena barang impor tak terelakkan, maka rupiah terancam terus melemah. BI pun akan terus operasi pasar guna memperkuat rupiah. Cadangan devisa pun terancam menurun.
Jika APBN harus meningkatkan belanja subdisi pada energi tertentu di saat ruang fiskal sendiri sudah sempit yang ditandai dengan keseimbangan primer yang negatif, maka sebenarnya Indonesia dipaksa untuk meningkatkan jumlah obligasi negara. Padahal defisifit APBN 2025 sudah 2,92 prosen terhadap PDB. 

Sisi lain, meningkatkan penerimaan pajak, nyaris sulit dilakukan disebabkan jatuhnya kelas menengah 9,48 juta, belum pulihnya daya beli masyarakat, dan perilaku perbankan yang masih wait and see. Saat yang sama, public distrust meningkat karena kebijakan MBG, belanja 105.000 mobil dari India, BoP, dan ART 19 Februari 2026.

Itu tekanan struktural domestik. Sementara perang AS-Israel versus Iran dan konflik di Timur Tengah ini menambah keyakinan saya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berkisar 4,9 prosen plus minus 0,3 prosen. Jika cara mengatasi tekanan nilai tukar dan impor energi serta sempitnya ruang fiskal adalah dengan menerbitkan obligasi negara yang baru, maka kebijakan finansialisasi ini menyinambungkan pemiskinan struktural dan sulit serta ruwetnya menurunkan rasio Gini. Karena itu, dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan, tidak mungkin membenahi perekonomian Indonesia cuma dengan pendekatan struktural fungsional. 

Merestrukturisasi perekonomian Indonesia, kalaupun mau mengutip pemikiran Soemitro Djojohadikusumo, membutuhkan perbaikan fundamental hingga keterkaitan struktural fungsional. Indonesia memang tidak perlu ikut campur atas perang AS-Israel versus Iran. Tapi Indonesia tidak perlu tampil “seakan” piawai dalam negosiasi dan diplomasi. Justru butuh berkaca diri, apakah kondisi global dan bilateral makin membuat tekanan struktutral pada Indonesia makin dalam. Atau nyaris tidak mungkin makin mampu menegakkan kedaulatan konstitusinya. Alasannya? Indonesia adalah negara rentan kedaulatan.

Sumber : Okezone.com

Editor : Patar