Bangunan Rooftop Kafe Batam Bakery Karimun Belum Memiliki Izin PBG

Tim gabungan dari Satpol-PP dan Dinas PUPR Kabupaten Karimun saat sidak terhadap bangunan  rooftop  Kafe Batam Bakery Karimun, Rabu (11/3/2026) (Foto : James/Realitamedia.com).

By James 

KARIMUN, Realitamedia.com - Tim gabungan dari Satpol-PP dan Dinas PUPR Kabupaten Karimun melakukan inspek terhadap bangunan  rooftop  Kafe Batam Bakery Karimun yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Karimun dan terancam sanksi tegas. Rabu (11/3/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran perizinan sekaligus memastikan aktivitas pembangunan di wilayah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Dalam peninjauan lapangan itu, meski berlangsung di tengah terik matahari dan dalam suasana bulan Ramadan, kegiatan pengawasan tetap dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan  terhadap aktivitas pembangunan di daerah. 

Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan dokumen perizinan bangunan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi syarat utama sebelum suatu bangunan didirikan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Raja Machrizal mengatakan tim penertiban tata ruang dinas PUPR dan Satpol-PP telah turun ke lokasi pada 3 Maret 2026 kemarin.

Dikatakan Raja, sampai saat ini pihak pengelola Kafe Batam Bakery belum memiliki ijin PBG atas pembangunan penambahan bangunan rooftop tersebut. Selain itu tim juga turun untuk mengambil titik koordinat serta memastikan posisi bangunan lama dan posisi bangunan baru.

“Tanggal 3 Maret 2026 kemarin tim dari penertiban tata ruang PUPR berama Satpol-PP sudah mengecek ke lokasi. Saat ini tim sedang bekerja untuk mengkaji sesuai regulasi yang ada,” kata Kepala Dinas PUPR Karimun, Raja Machrizal, Rabu (11/3/2026).

Saat ditanya terkait sanksi yang akan diberikan pada pihak pengelola Kafe Batam Bakery karena melakukan penambahan bangunan rooftop tanpa PBG, Raja menyebut pihaknya masih menunggu hasil kajian tim secara final.

“Masih proses, kita tunggu tim final mengkajinya sesuai regulasi yang ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Karimun, Raja Machrizal mengatakan keberadaan dokumen perizinan seperti PBG tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kepastian hukum, penataan ruang kota, serta potensi sengketa kepemilikan lahan di kemudian hari.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan di Kabupate Karimun benar-benar mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, bangunan yang menjadi perhatian dalam sidak tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, pemilik bangunan belum dapat menunjukkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang seharusnya dimiliki sebelum proses pembangunan dilakukan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap bangunan yang berdiri di Kabupaten Karimun memiliki izin lengkap. Ketika kami meminta dokumen PBG di lokasi, pemilik bangunan belum bisa memperlihatkan dokumen aslinya,” jelas Raja.

Ia menegaskan bahwa Dinas  PUPR Karimun akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di daerah. 

Menurutnya, setiap proyek pembangunan harus mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik di kemudian hari.

“Setiap pembangunan harus mematuhi aturan yang berlaku. Jika ada yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ungkapnya. (Jam)

Editor : Patar