Peran Bakamla di Wilayah Zona Barat Akan Ditingkatkan, Fokus Memperbaiki Kemampuan Operasi Pengamanan

Rombongan Kementerian Bappenas bersama Gubernur Kepri H Ansar Ahmad (Nomor 4 dari kanan) di Doulos Phos Hotel, Lagoi, Bintan, Selasa (4/10) (Fhoto : Ist)

BATAM, Realitamedia.com – Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) di wilayah zona barat akan ditingkatkan serta difokuskan untuk memperbaiki kemampuan operasi pengamanan, sistem peringatan dini, serta patroli. 

Terkait personel Bakamla pemerintah pusat menyediakan rumah dinas bagi petugas Bakamla, juga personel Pangkalan Armada Keamanan Laut Barat di Pulau Setokok, juga menjadi perhatian khusus, dengan kebutuhan alokasi dana senilai Rp 570,6 miliar untuk pembangunan Pangkalan Setokok Batam di lahan seluas 17 hektare yang akan dimulai pada tahun 2023. 

“ Selain itu, mengingat operasi keamanan laut masih menggunakan dermaga umum, akan dibangun dermaga khusus untuk mendorong peningkatan kinerja,” kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi saat menghadiri acara welcome dinner bersama Gubernur Kepri H Ansar Ahmad di Doulos Phos Hotel, Lagoi, Bintan, Selasa (4/10) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, ditahun 2022, PSDKP Batam berhasil menangkap lima belas kapal ikan, dua di antaranya merupakan kapal asing dari Vietnam. Teranyar, operasi penggagalan benih bening lobster berhasil dilaksanakan pada 28 Agustus 2022. 

Rombongan Kementerian Bappenas telah berkunjung ke Kota Batam dan Kabupaten Lingga, kunjungan kerja itu dilakukan untuk menemui pemerintah daerah dan membahas implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

“ Kami melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk memahami dinamika dan fakta lapangan, permasalahan yang ada, dan memahami usulan-usulan yang disampaikan daerah, dalam hal ini untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang banyak sekali komponen-komponennya,” katanya.

Setelah meninjau Pangkalan Bakamla-Setokok dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Menurut Taufik Hanafi sangat penting dilakukan pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan sesuai Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 (Wilayah Sumatera). 

Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Riau 2021-2026 adalah optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut pihaknya melaksanakan dengan empat strategi yakni :

1. Pertama, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
2. Kedua, pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan dan perikanan, serta akses pasar orientasi ekspor.
3. Ketiga, penguatan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. Keempat, peningkatan tata laksana konsesi tata ruang laut untuk migas dan perkapalan.

Sejumlah tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan Kepulauan Riau, diantaranya illegal, unregulated, and unreported fishing, penyeludupan benih lobster, stagnasi pengembangan sektor perikanan, hingga belum optimalnya daya saing produk perikanan. 

Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam optimalisasi perikanan dan kelautan, pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, dukungan kebijakan terkait pembangunan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, sumber daya kelautan dan perikanan yang andal dan kompeten, optimalisasi pasar perikanan baik dalam negeri maupun ekspor, dukungan investasi pelaku usaha, dan penguatan pengawasan sumber daya perikanan.

Menurutnya tantangan yang dihadapi tidak hanya infrastruktur, SDM, serta kekuatan koperasi. Isu yang tidak kalah penting mengenai batas wilayah karena ada perbedaan interpretasi antara kita dengan negara tetangga. Ini akan membatasi ruang gerak aparat kita pada saat melakukan penanganan.

Menyikapi akan hal itu, Gubernur Kepri H Ansar mengatakan pihaknya mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian ekstra kepada Kepulauan Riau. Perhatian yang diberikan  tidak hanya dibidang pembangunan infrastruktur, namun juga bidang pengembangan kelautan, perikanan hingga pariwisata. 

Ia berharap kehadiran Menteri PPN/Bappenas membawa berkah dan berdampak baik bagi masyarakat Kepri. Sebagai daerah kepulauan sudah seharusnya Pemerintah ikut andil dalam merumuskan strategi kelautan, perikanan dan pariwisata di Kepri.

“ Kita cukup mengapresiasi ini," kata Gubernur Ansar.  (Sa)