Ini Tanggapan Walikota Batam Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Batam atas Ranperda APBD Kota Batam TA 2022

BATAM, Realitamedia.com – Wakil Ketua II DPRD Batam, Ruslan M Ali Wasyim didampingi  Wakil Ketua I DPRD Batam, Ahmad Surya dan Wakil Ketua III DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin memimpin rapat paripurna dengan agenda rapat paripurna ini, Tanggapan dan / atau Jawaban Walikota Batam atas Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran (TA)  2022 pada Rabu (15/9/2021)  di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam.

Rapat paripurna ini dihadiri secara langsung Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad dan dihadiri 31 orang anggota DPRD Kota Batam yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Walikota Batam Muhammad Rudi bersama sejumlah kepala OPD Pemko Batam juga menghadiri rapat paripurna ini secara virtual

Dalam pemaparannya yang disampaikan Amsakar, Walikota Batam, H Muhammad Rudi mengatakan penyampaian Ranperda APBD berserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, dengan penerapan prinsif transparasi dalam penyelengggaraan tata kelola pemerintah yang baik.

“ Pemko Batam dalam menyusun program dan kegiatan Ranperda APBD Kota Batam TA 2022 selalu mempedomani ketentuan yang berlaku dengan prinsif efektif, efisien, kepatutan dan akuntabel,” katanya.

Ia mengatakan terkait implementasi strategis pembangunan dalam Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemko Batam telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, hibah, bansos, pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta anggaran yang menunjang untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di Kota Batam.

“ Untuk meningkatkan  kontribusi pajak daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dalam APBD Kota Batam, Pemko Batam akan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemko Batam akan terus berupaya meningkatkan Pandapat Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan pemasangan dan pengadaan tapping box.

Terkait dengan akses destinasi wisata yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Amsakar menyebutkan bahwa Pemko Batam setiap tahunnya telah memprioritaskan infrastruktur  yang diharapkan menjadi salah satu penunjang wisatawan ke kota Batam sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kota Batam yang akhirnya dapat meningkatkan PAD.

Selain itu, katanya, Pemko Batam telah melakukan upaya- upaya peningkatan keterampilan masyarakat melalui program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat khususnya pengembangan produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah.

“ Mengenai banyaknya pasar tradisional atau pasar kaget yang mengganggu lalu lintas perdagangan yang juga menjadi sorotan DPRD Kota Batam, Pemko Batam akan melakukan peneritiban dan penataan melalui program kegiatan SJPD terkait,” katanya.

Ia menyebut bahwa Pemko Batam sangat mengapresiasi DPRD Kota Batam yang telah mendukung dalam penyediaan anggaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Batam 2021 -2026.  (Lam)