.jpg)
TANJUNGPINANG, Realitamedia com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Tanjungpinang ( KAMT ) melakukan unjuk rasa terhadap dugaan kasus skandal Walikota Tanjungpinang dan anggaran Refocusing Penanganan Covid-19 di depan Kantor DPRD Tanjungpinang Senggarang, Jumat ( 24/9/2021 ).
Aksi tersebut mendapat pengawalan dan pengamanan ketat dari Kepolisian dan Satpol PP Kota Tanjungpinang sejak pagi berjaga di Kantor DPRD Tanjungpinang.
Dalam aksinya itu, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), Adiya Prima Rivaldi menyampaikan, pernyataan sikap antaranya mendesak DPRD Tanjungpinang untuk segera membentuk tim panitia khusus agar mengungkapkan foto dugaan skandal yang dilakukan Walikota Tanjungpinang, jelasnya.
"Mendesak DPRD Tanjungpinang untuk memanggil Kepala Dinas Sosial agar segera menyampaikan aliran dana dan transparansi terkait penanganan Covid 19 tahun anggaran 2020 sebanyak Rp 33.927.753.700," terang Adiya.
Lebih lanjut, Adiya juga meminta DPRD Tanjungpinang untuk tranparansi perihal anggaran hasil Refocusing APBD Kota Tanjungpinang sebanyak milyaran rupiah.
"Sedikitnya ada empat point kami sampaikan dalam aksi kali ini terutama dana Refocusing yang di lakukan oleh Pemko Tanjungpinang," kata Adiya Prima Rivaldi.
Menurtnya, hingga saat ini dana - dana tersebut tidak tersentuh seribu rupiah pun kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya ingin keterbukaan terhadap anggaran tersebut.
"Kami meminta anggota DPRD untuk segera mengusut kemana anggaran itu dilarikan. Kami juga ingin menuntut tentang dana bansos tahun 2020 yang hampir mendekati Rp.34 Milyar dengan dalil bansos untuk masyarakat Tanjungpinang namun dari besaran anggaran itu tidak sesuai menurut dari kacamata kami, "ujarnya.
Yang paling penting lanjut Adiya, sebagai anak Melayu yang tinggal di bunda tanah Melayu sangat kecewa dengan adanya foto skandal walikota Tanjungpinang sampai sekarang belum ada transparansi.
" Mungkin kami meminta DPRD Tanjungpinang untuk segera memanggil yang bersangkutan dan membentuk pansus agar keterbukaan terkait dana tersebut dan apakah benar foto itu atau tidak, " lanjutnya.
Hal senada disampaikan oleh Koordinator Umum KAMT Budi Prasetyo menakan membawa massa yang besar lagi jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
"Ada empat point kami sampaikan hari ini khususnya foto skandal walikota agar DPRD bisa segera membentuk tim Pansus tentang apa yang kami sampaikan ini, " tutupnya mengakhiri
Posting Komentar