.jpeg)
By Parulian
Advetorial, Realitamedia.com - Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin bersama anggota DPRD Kota Batam menerima audensi 15 mahasiswa di ruang serbaguna DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026).
Mahasiswa tersebut mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Batam, sebelum Ketua DPRD Kota Batam menerima mereka untuk audensi, para mahasiwa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terkait krisis lingkungan, persoalan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir Batam.
Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD selama kurang lebih 30 menit, massa kemudian diarahkan ke ruang serbaguna untuk mengikuti audiensi bersama anggota dewan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyelesaian persoalan lingkungan, air bersih, tenaga kerja lokal, sampah, dan banjir di Batam.
Menyikapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa, Kamaluddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik terkait isu nasional maupun persoalan daerah.
 |
| Ketua DPRD Kota Batam Kamaluddin menerima aspirasi mahasiswa di Gedung Serbaguna DPRD Kota Batam, kamis (18/6) (Foto : Parulian/Realitamedia.com) |
Kader partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi Batam berkaitan erat dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.
Kamaluddin menjelaskan bahwa volume sampah harian di Batam mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 ton per hari, kini jumlahnya mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
“Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini jumlah pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan. Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu,” kata Kamaluddin.
Pemerintah daerah, katanya, tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam. Sebagai kawasan strategis nasional, Batam diproyeksikan pemerintah pusat menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga terus menarik kedatangan penduduk dari berbagai daerah.
“Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam,” katanya.
Kamaluddin juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Ia menegaskan DPRD akan menjadi jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
“Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” tegasnya.
Kamaluddin berharap melalui audiensi ini, dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Batam. (ian)
Editor : Patar
Posting Komentar