.jpeg)
 |
| Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Emmy Mutiarini menyerahkan LHP atas LKPD TA 2025 kepada Bupati Karimun, Iskandarsyah didampingi Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, S.T., M.M, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Selasa (2/6) (Foto : James/Realitamedia.com) |
By James
KARIMUN, Realitamedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.
Pemkab Karimun meraih opini WTP tersebut, atas capaian dalam hal transparansi anggaran. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas LKPD TA 2025 tersebut, diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Emmy Mutiarini kepada Bupati Karimun, Iskandarsyah didampingi Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, S.T., M.M, pada Selasa (2/6) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri.
Dalam menerima LHP tersebut, Bupati Iskandarsyah juga didampingi oleh Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karimun.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas apresiasi dan penilaian tertinggi dari lembaga pemeriksa eksternal negara tersebut.
"Alhamdulillah atas raihan ini. Capaian ini memicu kami untuk terus berkomitmen menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku," kata Bupati Iskandarsyah kepada sejumlah awak media di kantornya,Rabu (3/6/2026).
Bupati Iskandarsyah menegaskan bahwa esensi dari opini WTP bukan sekadar ketertiban administratif di atas kertas. Target utama dari pengelolaan APBD yang sehat adalah dampaknya yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
"Lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana penggunaan APBD ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, memicu pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka lebih banyak lapangan kerja di Karimun," katanya.
Meski mendapatkan opini WTP dengan catatan paragraf penekanan suatu hal, capaian ini menjadi indikator kuat bahwa laporan keuangan Pemkab Karimun telah disusun sesuai dengan standar regulasi yang ketat.
Menurut Iskandarsyah prestasi ini tidak membuat semberono, melainkan menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi untuk terus membenahi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. (Jam)
Editor : Patar
Posting Komentar