Sejumlah Pejabat dan Staf Kejari Lebong Dikabarkan Diamankan, Publik Menanti Penjelasan Resmi

 

                                     Kantor Kejari Lebong (Foto : Mira/Realitamedia.com)

By Mira

LEBONG, Realitamedia.com - Kabar mengejutkan beredar di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu. Sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong dikabarkan diamankan oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersama Kejaksaan Agung RI.

Informasi yang beredar tersebut sontak menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait alasan maupun tujuan pengamanan terhadap sejumlah pejabat dan staf Kejari Lebong. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai perkara atau persoalan yang melatar belakangi tindakan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pihak yang dikabarkan diamankan di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Lebong, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lebong, seorang jaksa, serta beberapa staf Kejaksaan Negeri Lebong.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, awak media berupaya melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak Kejari Lebong. Dari hasil konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan membenarkan adanya kegiatan pengamanan tersebut.

“Benar ada sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri Lebong yang diamankan, diantaranya Kasi Pidsus beserta staf. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Lebong bersama Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu hanya mendampingi. Untuk perkara atau kasus apa, kami juga belum mengetahui secara pasti,” ujar sumber tersebut.

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Kejaksaan Agung RI terkait kronologi, tujuan pengamanan, maupun status pihak-pihak yang disebutkan dalam informasi tersebut.

Wartawan kami masih terus berupa mengejar untuk memperoleh keterangan terkait masalah ini, dari pihak terkait guna mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Masyarakat diharapkan menunggu penjelasan resmi dari institusi berwenang agar tidak terjebak pada informasi yang belum terverifikasi sepenuhnya. (Mira)

Editor : Patar