.jpeg)
.jpeg)
By James
Galery Foto, Realitamedia.com - Komisi III DPRD Kabupaten Karimun memanggil PT PLN (Persero) Manager ULP PLN Tanjung Balai Karimun, pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di lantai III ruang BANMUS kantor DPRD Karimun, pada Selasa (28/7/2026) pagi.
RDP ini digelar guna membahas pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi pada Senin (20/7 ) kemarin dan berdampak luas se- Pulau Karimun selama puluhan jam.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I, Satria didampingi Wakil Ketua II, Ady Hermawan, Ketua Komisi III, Efrizal, Wakil Ketua Komisi Wiyono, dan anggota Sumardi, Abdul Razak, Eri Januarddin, serta dihadiri oleh Manager PLTD Rio Martinus dan Manager PLTU, Riki Adhyawarman.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I Satria mempertanyakan bentuk tanggung jawab PLN, khususnya terkait kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik berkepanjangan.
Wakil Ketua II, Ady Hermawan, memaparkan dampak blackout tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
Menurutnya, banyak pelaku usaha mengalami kerugian karena aktivitas bisnis terhenti. Sejumlah peralatan elektronik rumah tangga juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gangguan listrik tersebut.
Selain itu, lanjutnya, pelaku UMKM kehilangan pendapatan karena tidak dapat beroperasi selama pemadaman berlangsung.
“Selama pemadaman terjadi, masyarakat sangat menderita. Orang tua dan anak-anak harus bertahan dalam kondisi panas berjam-jam di dalam rumah, karena itu masyarakat menunggu bentuk tanggung jawab PLN Karimun,” kata politisi Hanura tersebut.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Karimun secara kompak meminta PLN segera memberikan kepastian terkait kompensasi bagi pelanggan yang terdampak blackout.
“Kami ingin mengetahui secara jelas apa tanggung jawab PLN terhadap masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini belum ada kepastian mengenai kompensasi. Masyarakat Karimun menunggu jawaban yang jelas dari PLN,” kata Wakil Ketua I Satria.
.jpeg)
Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Wiyono, menyoroti kinerja PT PLN Karimun yang dinilainya kurang maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat saat terjadi pemadaman massal.
“Menurut saya PT PLN gagal memberikan informasi yang menenangkan masyarakat saat blackout terjadi. Ke depan perlu ada koordinasi yang lebih baik dengan Kabupaten Karimun agar informasi pelayanan dapat tersampaikan secara cepat dan jelas,” katanya. (Jam/Galery)
Editor : Patar
Posting Komentar