DPRD Kota Batam Berjanji Akan Menyampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

 

Seorang Mahasiswa Menyampaikan Orasinya Saat Menggelar Aksi Damai di Depan Gedung DPRD Kota Batam, Senin (11/4/2022) (Fhoto : Ist)

BATAM, Realitamedia.com – Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Muhammad Kamaluddin menanggapi atas aksi damai yang digelar ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Kota Batam, pada Senin (11/4/2022)  di depan Gedung DPRD Batam, Batam Centre, Batam.

Mengenai penundaan Pemilu 2024 yang juga aspirasi para mahasiswa Muhammad Kamaluddin mengatakan pihaknya belum bisa meresponnya lantaran masih berupa isu.

Namun ia menyebut pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam pada tanggal 14 Februari 2022 lalu terkait persiapan Pemilu 2024.

“Tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berproses di KPU. Sedangkan mengenai 3 periode Jokowi, tidak akan mungkin jika tidak ada perubahan konstitusi (amandemen),” tuturnya.

Mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM, pihaknya berencana akan mengundang pihak terkait untuk melakukan pembahasan.

Aksi damai yang dilakukan para mahasiswa itu atas seruan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)

Adapun tuntutan para mahasiswa yang disampaikan dalam aksi dam aitu yakni : mendesak Presiden Republik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Kota Batam mendorong penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dan menolak amandemen UUD 1945. Karena diduga melanggar dan melecehkan konstitusi NKRI.

Menuntut Presiden RI untuk menstabilkan harga barang-barang pokok khususnya minyak goreng dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui Menteri Perdagangan untuk dapat menstabilkan harga bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan di Indonesia, dan menolak keras kenaikan BBM.

Meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). (rdk)