 |
| Pjs Bupati Pelalawan Jhon Armedi Pinem menandatangani Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUPA dan PPAS-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (26/9) (Anton/Realitamedia.com) |
By Anton
PELALAWAN, Realitamedia.com – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Pelalawan, Riau, menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pelalawan untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.
Pandangan umum tersebut disampaikan Fraksi Golkar pada rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUPA dan PPAS-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, (26/9).
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Golkar mengkritisi beberapa poin penting terkait postur anggaran yang dinilai terlalu optimis, khususnya terkait pendapatan daerah.
Menurut Fraksi Golkar, target pendapatan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Ranperda APBD-P 2024 terlalu tinggi dan tidak realistis, mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya tiga bulan.
"Apakah pendapatan sengaja dibuat tinggi untuk menyesuaikan dengan belanja? Dan apakah target pendapatan ini bisa tercapai, mengingat masih adanya tunggakan pembayaran pada pihak ketiga," ujar Ketua Fraksi Golkar, Zakri,
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti keterlambatan pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) atau BPJS di RSUD Selasih.
"Kita meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini, mengingat hal ini sangat penting untuk kelangsungan RSUD Selasih," jelasnya.
Terkait dengan rasionalisasi Belanja Daerah dan kegiatan yang tidak mendesak Fraksi Golkar merekomendasikan rasionalisasi terhadap kegiatan yang dianggap tidak mendesak, seperti program Umroh untuk tokoh masyarakat.
"Kita menyarankan program tersebut dilaksanakan ketika kondisi keuangan daerah sudah lebih stabil, serta adanya kriteria yang jelas untuk peserta, sehingga benar-benar bermanfaat,"kata Zakri lagi.
Mengenai bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh Dinas Sosial, Fraksi Golkar meminta data lengkap terkait realisasi Bansos di APBD 2024, sekaligus mengimbau adanya pendataan ulang terhadap aset-aset daerah, termasuk kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga.
Dalam hal Kemiskinan, Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi dan audit Program Bantuan akibat dari tejadinya peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024 yang mencatat Kabupaten ini sebagai yang tertinggi di Provinsi Riau.
"Apakah program-program pemerintah sudah tepat sasaran atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kail, bukan ikan, kepada masyarakat miskin agar masalah ini bisa diatasi secara berkelanjutan," tegas H. Zakri.
Sementara itu soal Pilkada dan Imbauan Netralitas, Fraksi Golkar meminta netralitas dari jajaran pemerintah daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, camat, lurah, kepala desa, hingga perangkat desa lainnya.
"Kita ingatkan agar tidak ada yang berpihak pada salah satu calon atau melakukan intimidasi terhadap pemilih. Biarkan dua pasangan calon putra terbaik Pelalawan ini berkompetisi secara demokratis. Siapapun yang terpilih, mereka adalah pemimpin untuk kita semua," terangnya lagi.
Diakhir pandangannya, Fraksi Golkar berharap pandangan umum ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi pembangunan Pelalawan.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersinergi demi kemajuan Kabupaten Pelalawan,"tutup Zakri.
Rapat paripurna ini berlangsung lancar dan dihadiri oleh Pjs. Bupati Pelalawan, pimpinan dan anggota DPRD, juga forkopimda, pimpinan OPD serta jajaran tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (ton).
Editor : Patar
Posting Komentar