 |
| Anggota Komisi III DPRD Karimun saat melakukan sidak proyek pembangunan MPP Selasa (3/12/2024) siang (Jupri/Realitamedia.com). |
By Jupri
KARIMUN, Realitamedia.com – Tiga proyek strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun direcofusing hingga 70 % dari nilai proyek tersebut.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Karimun, Efrizal saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tiga proyek tersebut bersama Anggota Komisi III DPRD Karimun lainnya, pada Selasa (3/12/2024) siang.
Ia menyebut tiga proyek yang mereka sidak yakni :
- Gedung Karimun Exhibition Convention Centre (KECC) yang saat ini berubah fungsi menjadi gedung Mall Pelayanan Publik (MPP).
- Proyek pembangunan Gerbang Coastal Area dan Anjungan Kabupaten Karimun.
- Pembangunan Gedung Dermaga VIP Kabupaten Karimun yang berada di depan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).
Dikatakannya, pembangunan Gedung MPP nilainya Rp 18 miliar yang direcofusing menjadi kurang lebih Rp 4 miliar yang dianggarkan pada tahun 2023.
Kemudian proyek pembangunan Gerbang Coastal Area dan Anjungan Kabupaten Karimun dengan nilai Rp 12 miliar yang direcofusing menjadi Rp 3,3 miliar yang dianggarkan tahun 2023.
Selanjutnya, pembangunan Gedung Dermaga VIP Kabupaten Karimun dengan nilai Rp 12 miliar yang direcofusing menjadi Rp 3,9 miliar yang dianggarkan pada tahun 2023.
Efrizal mengatakan tujuan sidak ini untuk benar-benar memastikan bergeraknya proyek multi years yang menjadi proyek strategis Pemerintah Kabupaten Karimun sebelum pergantian Kepala Daerah tahun 2025 mendatang.
"Jadi hari ini kami langsung bertatap muka dan bertanya kepada pihak kontraktor yang melaksanakan proyek ini, kita juga memastikan apakah akan selesai tepat pada waktunya, menurut keterangan dari para kontraktor, ketiga proyek tersebut akan diupayakan selesai hingga akhir tahun 2024," kata Efrizal
Kata Efrizal, pihaknya melihat ketiga proyek tersebut yang saat ini sudah berjalan diatas 50 persen.
"Untuk persentasi proses pembangunan kita melihat rata-rata sudah jalan hingga 70 persen, namun yang kita pikirkan juga terkait biaya penyelesaian yang memang saat ini belum bisa diterima sepenuhnya oleh para kontraktor karena yang kita utamakan terlebih dahulu yakni gaji honorer dan tunjangan kinerja (tukin) PNS," ujar Efrizal
Meski pemerintah saat ini sedang memprioritaskan gaji honorer dan tunjangan kinerja PNS di tahun 2025, namun Efrizal mengatakan pihaknya tetap akan memperhatikan nasib kontraktor yang memang berkorban dengan memakai modal sendiri.
"Semoga para kontraktor bisa terus bersemangat, meski sudah mengajukan namun belum ada jawaban, tapi pasti seiring berjalan waktu kita akan anggarkan dan mudah-mudahan tidak terjadi defisit sehingga kita bisa perjuangkan," kata Efrizal
Efrizal mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan keuangan yang begitu signifikan.
"Pendapatan daerah dan dana salur dari pusat sangat signifikan artinya dengan adanya proyek seperti ini kita terlalu mendesak padahal kita masih banyak keperluan yang lain, namun kita pastikan bahwa tahun 2025 APBD murni yang kita anggarkan tersebut akan kita fokuskan untuk gaji honorer dan tunjangan PNS serta tunda bayar, " pungkas Efrizal.
Sidak ini juga diikuti Sekretaris Komisi III yakni Muhammad Firdaus, serta Anggota Komisi III yakni Sumardi, Eri Januarddin, Abdul Manaf, Timbul Sudiarso, Abdul Razak, Herman Akham, Dedi Jarliostika, dan Febri Hendrita Eka Putri. (Jupri)
Editor : Patar
Posting Komentar