-->

Ads (728x90)


TANJUNGPINANG, Infolingga.com – APBD provinsi Kepri tahun 2018 dirancang meningkat sebesar 0,03 % atau sebesar Rp 98 miliar,- dari APBD tahun 2017 sebesar Rp 3,496 triliun  menjadi Rp 3,594  triliun pada APBD tahun 2018.

DPRD menyepakati postur anggaran diangka Rp 3,594 triliun setelah Pemprov dan DPRD Kepri  akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2018 pada Rapat Paripurna, Senin (20/11/2017).
 .

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap nantinya, anggaran yang akan terserap nanti dapat dipertajam dalam pembahasan ditingkat komisi.

“Jumlah angka APBD tahun 2018 yang sebesar Rp 3,594  triliun ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau sebesar Rp 98 miliar,- untuk diketahui, APBD 2017 berada diangkat Rp3,496 triliun,” kata ketua DPRD Kepri, Jumaga

Dengan peningkatan anggaran ini, DPRD berharap nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, DPRD juga berharap arah pembangunan dapat lebih merata di seluruh Kepri.

Pendapat tersebut diamini Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Untuk tahun 2018 nanti Pemprov Kepri akan mengangkat thema anggaran, pembangunan ekonomi kemaritiman berwawasan lingkungan. Adapun, enam prioritas pembangunan akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

“Kedua kami akan melakukan penanggulangan kemiskinan. Ketiga adalah peningkatan pelayanan dasar dan keempat adalah peningkatan infrastruktur,” kata Nurdin membacakan nota keuangan RAPBD 2018. Ia melanjutkan prioritas kelima pembangunan budaya dan peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan mengacu kepada enam prioritas tersebut, Nurdin berharap ekonomi Kepri akan bergerak. Untuk itu, Pemprov Kepri akan menajamkan anggaran antara Pendapatan Daerah Sebesar Rp 3,494 triliun. Adapun belanja langsung sebesar Rp1,541 triliun dan belanja tidak langsung Rp, 2,50 triliun.

Anggaran itu akan di sebar dalam organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan keperluan dan prioritasnya. Pembahasan anggaran ini sempat molor beberapa saat. Hal ini disebabkan pemerintah memasukkan anggaran pembangunan tahun jamak. Kemudian ketua fraksi akhirnya menyepakati anggaran tersebut di bahas selanjutnya

(hms/IK)


Posting Komentar