 |
| Pemerintah Daerah dan BPKP Lampung Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Workshop di Pringsewu. (Ist) |
Pringsewu, Realitamedia.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berkelanjutan, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024, Kamis (7/11/2024), di Aula Kantor Bupati Pringsewu.
Kegiatan ini mengusung tema “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, meningkatkan kesadaran akan budaya anti korupsi, serta mendorong pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.
Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Hipni, yang hadir mewakili Penjabat Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan saat membuka acara, menekankan pentingnya pengelolaan aset pekon sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Pengelolaan aset pekon tidak hanya menyangkut kekayaan desa, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan transparansi aparat desa dalam menggunakan sumber daya publik. Aset pekon mencakup barang milik pekon yang diperoleh dari kekayaan asli desa atau melalui APB-Pekon dan sumber sah lainnya,” ujarnya.
Workshop ini dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, pendamping desa, dan terutama para kepala desa. OPD yang terlibat antara lain Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Dinas Kominfo, serta Bagian Tata Pemerintahan.
Rangkaian materi dalam workshop disampaikan oleh sejumlah narasumber dari berbagai instansi strategis. Di antaranya, Penelaah Teknis Kebijakan dari Kementerian Desa PDTT yang membawakan materi “Prioritas Belanja Desa untuk Percepatan Pencapaian SDGs Desa”; Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang membahas “Evaluasi atas Penyaluran Dana Desa Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024”; Wakil Kepala Polres Pringsewu yang mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”; serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan materi “Jaga Akuntabilitas dari Desa, Untuk Ekonomi Lampung yang Kuat”.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa hingga kabupaten semakin memahami pentingnya tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. (Iwan)
Posting Komentar