 |
| Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Nomor Urut 2 H Muhammad Rudi (kiri) bersama Aunur Rafiq saat debat publik Pilgubr Kepri di Hotel Radisson Batam, Sabtu (2/11/2024) (Ist/Realitamedia.com). |
By Parulian
BATAM, Realitamedia.com – Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, pada tahun 2023 Rempang menjadi proyek nasional, Gubernur Kepri seharusnya turut bertanggung jawab.
Namun, dalam melaksanakan proyek Rempang kontribusi Gubernur Kepri hampir tidak ada. Padahal jika Gubernur Kepri lebih aktif, konflik di Rempang bisa dicegah.
Hal tersebut disampaikan Calon Gubernur Kepri H Muhammad Rudi (HMR) menjawab pertanyaan Ansar Ahmad saat debat publik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau yang digelar KPU Kepri di Hotel Radisson Batam, Sabtu (2/11/2024).
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut dua ini, juga mempertanyakan komitmen Pemprov Kepri terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang dan dukungan terhadap proyek-proyek pemerintah pusat.
Didampingi wakilnya Aunur Rafiq, lebih lanjut Rudi mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam PSN Rempang. Namun hampir seluruh proses relokasi dan pengelolaan diserahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Wali Kota Batam.
Ia menyebut bahwa permasalahan PSN Rempang dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik berarti.
“ Komunikasi kami selama ini sudah efektif, tidak ada konflik besar, dalam melaksanakan PSN berjalan lancar,” kata H Muhammad Rudi
Sebelumnya, Calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam pertanyaannya mengatakan dalam melaksanakan PSN Rempang gaya komunikasi Rudi dianggapnya buruk dan sering menimbulkan kegaduhan.
“ Komunikasi yang buruk itu menghambat sinergi lintas instansi dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat,” katanya.
Ia menilai selama ini tidak ada konsep humanis dan hanya menimbulkan kegaduhan.
Menurutnya pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik untuk menghindari konflik. Ia mencontohkan kasus agraria di Rempang mungkin bisa dihindari jika komunikasi publik lebih efektif.
“Komunikasi yang baik akan mencegah konflik di Batam,” tegas Ansar.
Ansar mencontohkan proyek Bintan Alumina Indonesia di Bintan. Menurutnya, pemerintah provinsi melakukan pembebasan lahan 1.000 hektare tanpa menimbulkan konflik. Membandingkan dengan Rempang, ia menyayangkan peran Rudi sebagai pemimpin Batam yang dianggapnya kurang memperhatikan komunikasi yang baik dan kooperatif. (ian)
Editor : Patar
Posting Komentar