By Parulian.
Advetorial, Realitamedia.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Batam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menggelar rapat finalisasi dengan Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam, di ruang rapat DPRD Batam, Kamis (19/11/2026).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk ST, didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs H Surya Makmur Nasution MHum, dan dihadiri sejumlah anggota Pansus.
Dalam rapat, Dandis menyampaikan bahwa draf dan substansi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melalui berbagai tahapan pembahasan secara komprehensif. Dengan demikian, pembahasan regulasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi.
“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Selama proses pembahasan, kata Dandis, Pansus telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan sekaligus memastikan substansi Ranperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambahnya.
Dandis berharap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal.
Menurutnya, pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengamanan dan pengawasan, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Setelah tahapan finalisasi ini selesai, Pansus selanjutnya akan menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sebagai bagian dari proses penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah. (ian)
Editor : Parulian


Posting Komentar