.jpeg)
 |
| Ketua Pansus DPRD Kota Batam Anwar Anas (tengah) didampingi Sekretaris Pansus Muhammad Fadhli, SH memimpin rapat membahas Revisi Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum di ruang rapat Gedung DPRD Batam, Selasa (3/11/2026) (Foto : Parulian/Realitamedia.com). |
Advetorial, Realitamedia.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam Anwar Anas didampingi Sekretaris Pansus Muhammad Fadhli, SH memimpin rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, di ruang rapat Gedung DPRD Batam, Selasa (3/11/2026).
Rapat ini sejumlah anggota Pansus, diantaranya Amirsyah, Jamson Silaban, SH, dan Ir Anang Adhan. Hadir pula Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam, Hj Siti Nurlailah, ST, MT.
Sedangkan dari Tim Pemko Batam yang hadir yakni, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Imam Tohari bersama sejumlah pejabat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bagian Hukum Setdako Batam.
Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, rapat ini tidak hanya membahas draf revisi Ranperda, tetapi juga menginventarisasi sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam proses revisi.
 |
| Tim Pemko batam menghadiri rapat membahas Revisi Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum di ruang rapat Gedung DPRD Batam, Selasa (3/11/2026) (Foto : Parulian/Realitamedia.com). |
Ia menyebut bahwa Pansus mulai menyusun agenda pembahasan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk kelompok masyarakat. Pansus juga menginventarisasi pihak-pihak yang akan dimintai masukan serta menyusun jadwal pelaksanaan focus group discussion (FGD).
“Selain membahas draf revisi Ranperda, kita juga menginventarisasi substansi yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita juga menyusun jadwal untuk pembahasan dengan stakeholder terkait, termasuk kelompok masyarakat. Kami turut menginventarisasi pihak-pihak yang perlu dimintai masukan, termasuk jadwal untuk menggelar focus group discussion (FGD),” kata Anwar.
Anwar mengatakan bahwa Perda Ketertiban Sosial merupakan salah satu peraturan daerah yang sudah cukup lama belum direvisi. Padahal, sejumlah regulasi yang lebih tinggi telah mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penerapannya.
Menurut Anwar, banyak ketentuan dalam perda tersebut yang perlu diselaraskan dengan perkembangan terbaru peraturan perundang-undangan.
“ Bahkan, sejumlah kalangan sebelumnya telah menyampaikan masukan secara langsung agar DPRD Kota Batam segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketertiban Sosial,” katanya.
Anwar mengatakan bahwa salah satu masukan tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi IV DPRD Kota Batam pada 23 Juni 2026 lalu.
Ia mengatakan bahwa Pansus terbuka terhadap berbagai masukan dan saran dari masyarakat guna menyempurnakan Ranperda tersebut. Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan tidak hanya selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama Pemko Batam dan pelibatan berbagai elemen masyarakat, Pansus berharap revisi regulasi tersebut dapat menghasilkan aturan yang komprehensif, sekaligus menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Batam. (ian)
Editor : Patar
Posting Komentar