DPRD Batam Tetapkan 11 Ranperda Masuk dalam Propemperda Kota Batam Tahun 2027

Juru bicara Bapemperda Muhammad Putra Pratama, SM menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM di ruang paripurna DPRD Kota Batam (Foto : Parulian/Realitamedia.com)

By Parulian

Advetorial, Realitamedia.com – DPRD Kota Batam telah menetapkan menetapkan 11 rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2027. 

Kesebelas Ranperda itu, terdiri dari tujuh usulan berasal dari Pemerintah Kota Batam dan empat usulan berasal dari DPRD melalui hak inisiatif.

Penetapan Propemperda Kota Batam Tahun 2027 tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-IX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM, dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE, di ruang paripurna DPRD Kota Batam. 

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam.

Anggota DPRD Batam menghadiri rapat paripurna di ruang paripurna DPRD Kota Batam (Foto : Parulian/Realitamedia.com)

Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Batam, Kamaluddin menyampaikan bahwa setelah sempat tertunda pada rapat paripurna sebelumnya, Bapemperda DPRD Kota Batam akhirnya akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda 2027.

“Pada paripurna hari ini, Bapemperda akan melaporkan hasil pembahasan Propemperda yang akan menjadi acuan dalam program legislasi tahun depan,” ujarnya sebelum mempersilakan juru bicara Bapemperda menyampaikan laporan.

Juru bicara Bapemperda Muhammad Putra Pratama, SM dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seluruh proses tahapan dalam membentuk peraturan daerah harus dilaksanakan, sehingga proses tahapan yang telah diatur dipastikan harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” demikian salah satu penegasan dalam laporan Bapemperda.

Muhammad Putra Pratama, SM menjelaskan bahwa 11 Ranperda yang masuk dalam Propemperda Kota Batam Tahun 2027 tersebut meliputi : 

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029.
3. Penyelenggaraan Drainase Perkotaan yang Terintegrasi.
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2026.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2027.
6. Penyelenggaraan Hunian Vertikal Terjangkau.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Rencana Pengembangan Industri Kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2028.
10. Kepedulian Perusahaan terhadap Lingkungan Sosial.
11. Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan.

Berdasarkan laporan Bapemperda, pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Drainase Perkotaan yang Terintegrasi dijadwalkan pada semester I. Sementara itu, Ranperda APBD Kota Batam Tahun 2028 dijadwalkan untuk pembahasan semester II.

Bapemperda berharap seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan sesuai target dan skala prioritas yang telah ditentukan. Penyusunan program legislasi ini juga diharapkan mampu menghasilkan produk hukum daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPRD Batam H Muhammad Kamaluddin usai memimpin rapat paripurna di ruang paripurna DPRD Kota Batam (Foto : Parulian/Realitamedia.com)
 

“Propemperda tahun 2027 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dengan skala prioritas yang mengedepankan prinsip menghasilkan peraturan daerah yang memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam,” kata Muhammad Putra Pratama mengakhiri laporannya.

Setelah laporan Bapemperda diserahkan kepada pimpinan DPRD, Kamaluddin kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap usulan Propemperda Kota Batam Tahun 2027.

Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju. Persetujuan tersebut kemudian disahkan dengan ketukan palu satu kali oleh pimpinan rapat, menandai disetujuinya Propemperda Kota Batam Tahun 2027.

Dengan penetapan ini, Propemperda menjadi acuan perencanaan pembentukan peraturan daerah pada tahun mendatang, sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD bersama Pemerintah Kota Batam dalam menyusun regulasi yang sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat. (ian/Adv)

Editor : Patar