By Parulian
BATAM, Realitamedia.com - PT PLN Batam menyiapkan pengembangan pembangkit listrik dengan tambahan kapasitas sekitar 3.600 Megawatt (MW) hingga 2034. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik akibat pertumbuhan industri, investasi, kawasan ekonomi, hingga pusat data (data center) di Batam, Rempang, dan Galang.
Untuk mewujudkan langkah tersebut, membutuhkan dukungan pasokan gas bumi yang cukup dan harga yang kompetitif agar penyediaan listrik tetap andal dan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital PLN Batam, Romy Andry, saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi XII DPR RI yang digelar di Wyndham Panbil, Jumat (20/11),
Komisi XII DPR RI melakukan Kunker Spesifik di Batam selama tiga hari dari tanggal 20 hingga 22 November 2026. Kegiatan ini melibatkan PLN Batam, SKK Migas, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor energi.
Romy Andry yang hadir bersama jajaran manajemen menyampaikan bahwa PLN Batam terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik seiring meningkatnya kebutuhan energi di Batam.
Saat ini, PLN Batam melayani 412.426 pelanggan ritel tanpa subsidi, dengan total daya tersambung mencapai 2.515 MVA. Dari keseluruhan konsumsi listrik tersebut, sektor industri menyumbang sekitar 40 persen.
Sementara itu, kemampuan daya pasok PLN Batam mencapai 949 MW, dengan beban puncak 806 MW dan cadangan daya atau reserve margin sebesar 15,07 persen pada 2026.
“Kami terus menjaga keandalan sistem kelistrikan Batam tanpa subsidi bagi 412.426 pelanggan ritel dengan daya tersambung 2.515 MVA dan porsi konsumsi industri sebesar 40 persen, sekaligus memastikan kesiapan daya mampu pasok 949 MW dengan beban puncak 806 MW serta reserve margin 15,07 persen pada 2026,” ujar Romy.
Saat ini, pembangkit listrik PLN Batam masih didominasi oleh penggunaan gas bumi, dengan porsi sekitar 88 persen dari total sumber energi pembangkit. Karena itu, ketersediaan gas dengan harga yang kompetitif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan dan biaya penyediaan listrik.
Romy menjelaskan bahwa kebutuhan gas di Batam diperkirakan mencapai 168 BBTUD, sementara pasokan yang tersedia sekitar 161 BBTUD. Selisih kebutuhan dan pasokan tersebut menjadi perhatian bersama untuk memastikan kebutuhan energi Batam dapat terpenuhi.
Selain ketersediaan pasokan, harga gas juga menjadi pembahasan penting. Saat ini, sekitar 50 persen kebutuhan gas PLN Batam memperoleh alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ketika kuota tersebut habis, maka PLN Batam berpotensi menggunakan gas dengan harga pasar , yang sudah tentu hal ini dapat meningkatkan biaya penyediaan listrik.
Sejalan dengan kebutuhan energi yang terus berkembang, PLN Batam juga telah menyiapkan rencana penguatan sistem kelistrikan jangka panjang.
Berdasarkan proyeksi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) skenario tinggi, penjualan listrik diperkirakan meningkat lebih dari lima kali lipat hingga 2034, seiring pertumbuhan industri, kawasan ekonomi, dan pusat data (data center).

“Menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik yang semakin pesat, PLN Batam telah menyiapkan pengembangan pembangkit dengan total tambahan kapasitas sekitar 3.600 Megawatt (MW) hingga tahun 2034. Langkah ini merupakan komitmen kami untuk memastikan ketersediaan listrik yang andal dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan industri, investasi, dan perekonomian Kota Batam di masa mendatang,” kata Romy.
Selain memperkuat kapasitas pembangkit, PLN Batam juga terus mendorong pengembangan energi bersih melalui sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik dalam skala besar maupun di kawasan industri.
Pengembangan tersebut mencakup lima rencana proyek PLTS berskala besar dengan total kapasitas sekitar 2.546 MWp, serta 22 proyek PLTS atap industri berkapasitas total 19,9 MWp yang berada dalam berbagai tahap pengembangan.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk memastikan ketersediaan dan kepastian pasokan gas bagi kebutuhan dalam negeri, khususnya Batam.
“Kami perlu melakukan sinkronisasi dan kalibrasi data kebutuhan serta pasokan gas antarinstansi, sekaligus merencanakan alokasi pasca-berakhirnya kontrak ekspor ke Singapura pada Juli 2028 agar prioritas domestik dan kebutuhan Batam lebih terjamin,” kata Bambang Patijaya.
Dalam kesempatan yang sama, SKK Migas turut memaparkan sejumlah rencana penambahan pasokan gas dari berbagai wilayah produksi, baik dalam waktu dekat maupun beberapa tahun mendatang.
Rencana tersebut mencakup tambahan pasokan gas dari wilayah Natuna dan sejumlah wilayah kerja migas lainnya, termasuk peluang peningkatan alokasi gas untuk kebutuhan Batam setelah berakhirnya kontrak ekspor ke Singapura pada Juli 2028.
Melalui sinergi pemerintah, DPR RI, SKK Migas, dan pelaku industri energi, PLN Batam berharap ketersediaan gas bumi semakin terjamin. Dengan demikian, kebutuhan listrik masyarakat dan industri dapat terpenuhi sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Batam, Rempang, dan Galang. (ian)
Editor : Patar


Posting Komentar