-->

Ads (728x90)

Gubernur Ansar Anggarkan Dana Sebesar Rp 10 Miliar untuk Pengembangan Bandara RHA Karimun
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad bersama Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq Usai Meneken MoU untuk Pengembangan Bandara RHA Karimun di rumah dinas Bupati Karimun, Selasa (22/2/2022) (Fhoto : James)

KARIMUN , Realitamedia, com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan pengembangan Bandar Udara Sei Bati atau Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA) sebesar Rp 10 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri 2022.

Hal itu disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad didamping Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq usai menandatangani MoU terkait pengembangan bandara tersebut di rumah dinas Bupati Karimun, Selasa (22/2/2022).

Ia menyebut Bandar RHA berlokasi di Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri saat ini panjang runwaynya sekitar 1400 x 30 meter, apron 73,5 Mx 40 M dan taxiway 75 Mx15 M, yang melayani penerbangan perintis.
 
Runway bandara RHA itu akan diperpanjang hingga 2.200 x 45 meter agar pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737 dapat mendarat. Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 dengan panjang runway 1600 meter.


Gubernur Ansar Anggarkan Dana Sebesar Rp 10 Miliar untuk Pengembangan Bandara RHA Karimun
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad (Kiri) bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq Meneken MoU Pengembangan Bandar RHA di rumah dinas Bupati Karimun, Selasa (22/2/2022) (Fhoto : Ist)


Ia menyebut Pemkab Karimun telah menunaikan hasil dari perencanaan yang telah direncanakan dengan melakukan perjanjian kerjasama (MOU) pembangunan Bandar Udara Raja Haji Abdullah.
 
“ Mudah-mudahan anggaran pembebasan lahan untuk runway tahap awal sebesar Rp 10 miliar ini bisa berjalan sesuai rencana. Kita gesa diawal tahun supaya bisa dipercepat,” kata Gubernur Ansar.

Tujuan diperluasnya Bandar Udara Raja Haji Abdullah itu agar dapat berfungsi untuk penerbangan domestik skala nasional, selain tidak hanya komersil tentunya keberadaan bandara tersebut dapat memberikan pelayanan bisnis demi percepatan investasi di kabupaten Karimun.

“Ini adalah bagian dari persiapan dan rencana untuk menjadikan Karimun sebagai kantong dan lumbung investasi besar di Kepri. Bahkan Bupati Karimun kemarin sudah menyampaikan kondisi investasi di Karimun kepada bapak Presiden Joko Widodo dan mengundang langsung beliau untuk bisa datang ke Karimun. Kita mohon doa bersama Bapak Presiden bisa secepatnya berkunjung ke Karimun,” ucap Ansar.

Untuk pembebasan lahan pengembangan Bandar Udara Sei Bati atau Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA) membutuhkan dana sekitar Rp 80 miliar,- dan ditargetkan rampung tahun 2024 mendatang.

Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar juga mengapresesiasi Kementerian Perhubungan RI khususnya kepada Fanani Zuhri S.SiT selaku Kepala Bandar Udara Sei Bati atau Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA) Kabupaten Karimun yang telah menyelesaikan pelaksanaan penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah (DPPT) program pelaksanaan pengembangan Bandar Udara RHF tahun 2022.

“Untuk progres 2022 hingga 2024 nanti, Pemprov Kepri bersama Pemkab Karimun akan menganggarkan untuk pembebasan lahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah secara bertahap. Jika dihitung seluruhnya sekitar Rp 80 milyar,” kata Gubernur Ansar.

Ansar juga menyampaikan, Pemprov Kepri pada APBD P Tahun 2021 telah mengalokasi anggaran untuk pengembangan jalan pembangunan jalan Coastal Area untuk akses menuju bandara RHF sebesar Rp 10 miliar kemudian di APBD Murni 2022, Pemprov Kepri menambah anggaran lagi sebesar Rp 19 miliar sampai bisa melampaui jembatan kuning dan saat ini dalam proses lelang.

“Mudah-mudahan bisa diteruskan sampai ke titik yang harus kita tingkatkan sampai ke bandara RHA,” ujar Ansar optimis

Sementara itu, Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq menyampaikan, terealisasinya bandara RHA ini dapat memberikan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat, pelaku usaha, serta investasi di Karimun.
 
“Semoga pertumbuhan ekonomi Karimun ke depannya akan lebih baik lagi dan Karimun semakin maju dan berkembang seperti harapan kita bersama,”ungkap Bupati Karimun.

Soal pembebasan lahan,katanya, jika secara aturan adalah tanggung jawab dari Provinsi Kepri namun karena kondisi saat ini, maka akan sharing dengan Pemkab Karimun

“Cuma saya sampaikan ke Pak Gubernur tak mungkin kita bebaskan secara keseluruhan. Yang penting dululah dibebaskan dan akan kita lakukan bertahap sampai 2024 nanti,” jelas Aunur Rafiq. (jam)

Posting Komentar