.jpg)
KARIMUN, Realitamedia com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar sidang Paripurna terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Karimun Tahun Anggaran 2021, Jumat (24/9/2021).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 1,26 triliun.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhammad Yusuf Sirat dan Wakil 2 Ketua DPRD Karimun Rasno, dan dihadiri langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun yang dibacakan Nyimas Novi Ujiani (F-PKB) menyebutkan, tidak ada perubahan angka APBD-P Karimun 2021 yang diusulkan Pemkab Karimun beberapa waktu lalu.
“Setelah dibahas oleh Banggar DPRD Karimun, tidak ada perubahan angka yang diusulkan Pemkab Karimun,” kata Nyimas Novi Ujiani dari podium.
APBD Perubahan Karimun 2021 terdiri dari tiga pos anggaran yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
Pos Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,23 triliun atau tepatnya Rp 1.232.237.108.901.
Selanjutnya, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 1,26 triliun atau lebih tepatnya Rp 1.265.764.977.001. Terakhir Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 33 miliar atau tepatnya Rp 33.527.868.100.
Peserta sidang Paripurna DPRD Karimun dapat menyetujui laporan akhir Banggar DPRD tersebut. Selanjutnya DPRD Karimun akan kembali menggelar sidang Paripurna pada Senin (27/9/2021) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Sementara itu, Bupati Karimun dalam tanggapannya mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Karimun atas persetujuan yang diberikan terkait KUPA-PPAS APBD Perubahan Karimun Tahun Anggaran 2021 yang pihaknya usulkan.
“Terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Karimun. Semoga kami bisa meningkatkan kemampuan daerah di masa-masa sulit pandemi Covid-19 ini,” ujar Rafiq dari atas podium.
Bupati Karimun Aunur Rafiq juga memastikan belanja daerah kini disesuaikan dengan besaran pendapatan daerah agar keuangan daerah sehat. (Jam).
Posting Komentar